Pelaku Pariwisata Jateng Sebut PPKM Darurat Picu Pageblug

Solopos.com, SEMARANG — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro dengan status darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, 3–20 Juli 2021, menjadi kabar buruk bagi pelaku industri pariwisata di Jawa Tengah. Pasalnya di Jateng, sebanyak 13 kabupaten dan kota masuk asesmen pandemi level 4, dan sisanya asesmen pandemi level 3 dalam PPKM Darurat dan dianggap sebagai pemicu pageblug pariwisata.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Tengah, Bambang Mintosih, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut menjadi sandungan bagi proses pemulihan industri pariwisata di Jateng. “Kira baru ancang-ancang pemulihan tapi sudah muncul kebijakan baru. Ini jadi jadi pageblug buat pengusaha dan karyawan. Kita mau dukung juga susah, tidak mendukung ya gak bisa, jadi dilematis,” jelasnya ketika diwawancarai Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (2/7/2021).

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Baca Juga: Tokopedia Dikabarkan Milik Asing, Benarkah?

Benk—sapaan akrabnya—hanya bisa berharap pada stimulus pariwisata yang dijanjikan pemerintah saat PPKM Darurat di Jateng. “Kita tidak mau membebani pemerintah [dengan tanggungan stimulus yang besar], tapi saya juga punya dilema. Sebagai pengusaha saya tidak punya pemasukan dan sebagai karyawan saya juga digaji mundur entah sampai kapan,” ungkapnya.

Meskipun sektor perhotelan masih diperbolehkan untuk beroperasi, berhentinya kegiatan pariwisata seperti pertunjukan seni dan budaya tentunya memiliki pengaruh besar pada jumlah kunjungan tamu hotel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, pada Mei 2021 okupansi atau Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di wilayah tersebut dilaporkan mengalami penurunan 4,07 poin (m-to-m).

Kinerja Pariwisata Jateng

TPK hotel berbintang di Jateng pada tahun ini juga belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut terlihat dari kenaikan TPK secara year-on-year yang masih di bawah 20%, tepatnya 17,28 poin, Mei 2021.

Kian merosotnya kinerja pariwisata di Jateng, menurut Benk, dapat berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. “Kalau PHK ini pasti, pasti ada pengaruh. [Di sektor perhotelan] tidak ada lagi daily worker, ini pekerja harian pasti di-cut untuk menekan operasional. Kita pun masuknya pasti cuma setengah, itu pun belum tentu bisa menutup biaya operasional,” jelasnya.

Baca Juga: Ini 4 Strategi Pintar Menabung untuk Naik Haji

Sebagai pelaku industri pariwisata, Benk hanya bisa pasrah. Meskipun proses sertifikasi cleanliness, health, sustainability, and nvironment (CHSE) yang diminta pemerintah sudah dilakukan, namun hal tersebut tampaknya tidak berpengaruh banyak bagi kelangsungan usaha.

“Kami sudah mendapatkan CHSE, sudah vaksin, terus apa lagi? Tindakan preventif sudah dilakukan, standar pelayanan juga sudah dijaga. Sekarang kami cuma bisa menunggu yang terbaik,” pungkasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Solopos.com, JAKARTA —