Solopos.com, SOLO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memperpanjang masa pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Divisi (Kadiv) Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Solo, Yuly Yulianingrum, menyampaikan perpanjangan masa pendaftaran PPS dilaksanakan karena kuota pendaftar PPS belum terpenuhi atau belum sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, yang mana mengatur tentang pendaftar PPK dan PPS setidaknya dua kali dari jumlah yang dibutuhkan. Sehingga KPU Solo memperpanjang masa pendaftaran PPS hingga Sabtu (11/5/2024).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Per kelurahan dibutuhkan 3 PPS. Jadi kalau di Solo ada 54 kelurahan, setidaknya pendaftar PPS lebih-kurang berjumlah 324,” jelas Yuly saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (10/5/2024).

Data yang diterima Solopos.com dari Yuly pada Jumat (10/5/2024), jumlah pendaftar PPS sejak dibuka pada Kamis hingga Rabu (2-8/5/2024) lalu, setidaknya ada 458 orang yang mendaftar melalui laman ataupun aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba. Namun, hanya 311 pendaftar yang memenuhi syarat sebagai peserta pendaftaran PPS.

“Hingga Rabu lalu, pukul 23.59 WIB, setelah kami cek ternyata kuota tidak memenuhi, setidaknya untuk 28 kelurahan,” kata Yuly.

Namun, lanjut Yuly, setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran hingga saat ini, jumlah pendaftar melalui Siakba bertambah 32 orang dan keseluruhan pendaftar menjadi 490 orang.

“Pendaftar tambahan itu berasal dari 28 kelurahan yang belum memenuhi kuota. Karena sistem pada Siakba seperti itu. Dan sebenarnya dibuka [dengan jumlah] 2 kali dari kebutuhan itu maksudnya juga untuk memberi kesempatan ke masyarakat yang lebih luas, agar tidak ada pikiran ataupun prasangka bahwa yang diterima adalah yang sudah berpengalaman pada Pemilu kemarin saja,” kata dia.

Selain itu, Yuly juga menjelaskan pengumuman siapa saja yang lolos administrasi akan dilaksanakan pada 13-14 Mei 2024, untuk kemudian yang lolos itu wajib mengikuti seleksi tertulis berbasis komputer yang akan digelar selama dua hari, yakni 17 dan 18 Mei 2024.

Sementara itu, Ketua KPU Solo, Bambang Christianto menyampaikan setelah mengetahui kuota pendaftar masih kurang di 28 kelurahan, pihaknya dengan segera berkoordinasi, baik dengan pihak kecamatan serta kelurahan yang terkait.

“Kami di sini [Kantor KPU Solo] sampai waktu terakhir pendaftaran, Jumat [8/5/2024] pukul 23.59 WIB lalu. Begitu tahu kuota masih kurang, langsung berkoordinasi dengan 28 kelurahan yang masih kurang itu,” ungkap dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (10/5/2024).

Bambang berharap dengan ada perpanjangan itu kuota pendaftar PPS bisa terpenuhi. Dan untuk ke depannya, bagi yang terpilih menjadi PPS agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar agar Pilkada 2024 nanti berlangsung dengan luber-jurdil.

“Kami tentu mengajak agar pengalaman pada Pemilu 2024 kemarin yang sudah baik untuk diulangi lagi, dalam artian PPS bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar agar luber-jurdil. Dan bahkan kalau bisa terus ditingkatkan,” kata Bambang.

Solopos.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menindak tegas bagi para emiten yang terancam dihapus pencatatan sahamnya (delisting), namun tidak mampu melakukan pembelian kembali (buyback) saham.

Perlu diketahui, sebelum delisting atau menjadi perusahaan tertutup, pengendali emiten wajib melakukan buyback seluruh saham kepemilikan publik.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Aturan buyback saham ini juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2023. Namun, pada kondisi tertentu, ada kemungkinan emiten tidak bisa melakukan buyback saham karena dinyatakan pailit atau tidak memiliki pengendali perseroan yang jelas.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sebelum delisting, baik secara paksa (forced delisting) maupun sukarela (voluntary delisting) Bursa selalu melakukan permintaan penjelasan dengan para pihak termasuk direksi dan komisaris perseroan terkait kelangsungan usaha ke depan.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika ternyata pengendali emiten tersebut tidak mampu melakukan buyback, maka dari pihak regulator dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan ini ke otoritas yang lebih tinggi, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melikuidasi aset-aset perusahaan.

“Kemudian diproses oleh Kejaksaan Agung, sampai dengan titik di mana secara eksistensi perusahaan itu akan dilikuidasi aset-aset yang mereka punya, dan semua aset itu akan digunakan untuk pemenuhan kewajibannya,” ujar Nyoman saat ditemui di Gedung BEI pada Rabu (8/5/2024).

Dia pun mengakui bahwa ada beberapa pengendali emiten terancam delisting yang sulit untuk dihubungi, sehingga proses delistingnya membutuhkan waktu lama.

Bahkan, Nyoman mengatakan BEI memiliki database untuk mencatat pihak-pihak seperti direksi maupun komisaris yang terbukti pada saat kepemimpinan mereka, baik dari sisi pengawasan maupun dari sisi eksekutif mengakibatkan perusahaan itu didepak secara paksa atau forced delisting.

“Kami koordinasi dengan otoritas, termasuk otoritas di perbankan, di industri keuangan yang lainnya, maupun di institusi yang memberikan pengawasan, untuk mencatat pihak-pihak ini dan akan kami banned masuk ke pasar modal kembali,” ujarnya.

Berdasarkan data BEI per 30 April 2024, setidaknya terdapat 41 emiten yang telah disuspensi sahamnya oleh Bursa selama bertahun-tahun, bahkan sejak 2018. Beberapa di antaranya yaitu PT Polaris Investama Tbk. (PLAS) yang disuspensi sejak 2018, PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL) sejak 2019, PT SMR Utama Tbk. (SMRU) sejak 2020, hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yang disuspensi sejak 2023.

Saham Publik Nyangkut

Sebelumnya, BEI kembali mengumumkan potensi delisting saham BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Saham emiten konstruksi pelat merah itu sudah setahun digembok oleh Bursa, dan ada 7,1 miliar saham publik yang tertahan atau ‘nyangkut’. Sebagai pengingat, pada perdagangan 8 Mei 2023, BEI melakukan suspensi saham WSKT akibat tidak mampu membayar bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.

Adapun, BEI dapat mendepak secara paksa atau forced delisting apabila saham WSKT telah disuspensi selama 24 bulan. Artinya, manajemen WSKT hanya memiliki waktu setahun lagi untuk memperbaiki kondisi finansialnya.

Bursa dapat menghapus saham emiten apabila mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial, secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perseroan sebagai perusahaan terbuka. Terlebih jika perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

“Maka dapat kami sampaikan bahwa saham PT Waskita Karya [Persero] Tbk. telah disuspensi di seluruh pasar selama 12 bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada 8 Mei 2025,” tulis pengumuman BEI dikutip Kamis (9/5/2024).

Kendati demikian, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, Bursa tidak serta-merta mendepak paksa emiten dari pasar modal. BEI akan mengumumkan potensi delisting sebanyak empat kali, jika emiten disuspensi sahamnya dalam kurun waktu 6 bulan hingga 24 bulan.

“Nah, pada masing-masing pengumuman itu kami sampaikan potensi delisting. Setiap proses, selalu kami lakukan permintaan penjelasan atau hearing dengan jajaran direksi, komisaris, bahkan founder-nya, mau dibawa ke mana perusahaan ini,” katanya saat ditemui di Gedung BEI pada Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk upaya BEI untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor. Jika sudah dilakukan berbagai upaya perbaikan, namun tidak ada perubahan kondisi perusahaan, maka Bursa akan melakukan forced delisting.

Berdasarkan data RTI Business per 30 April 2024, ada sebanyak 7,1 miliar saham publik yang nyangkut di WSKT, atau setara 24,64% dari total saham perseroan. Saham WSKT disuspensi selama 12 bulan terakhir di harga Rp202 per saham.

“Tapi perlu diingat, dalam konteks perlindungan investor juga, perusahaan-perusahaan yang di-force delisting punya kewajiban untuk membeli sahamnya kembali [buyback], tidak bisa menghilang begitu saja,” pungkas Nyoman.

Sebagai informasi, saham WSKT juga mendapatkan tato notasi X yang artinya saham tersebut sedang dipantau khusus oleh BEI, serta notasi M yang artinya WSKT sedang menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Mengacu pengumuman BEI pada 6 Mei 2024, terdapat Panggilan Sidang Permohonan PKPU Nomor Perkara 116 kepada Waskita Karya, terkait permintaan pelunasan utang oleh dua pemohon, yaitu CV Rimba Musi Andalas dan PT Gema Mahkota Energi. Kemudian, WSKT juga mendapatkan Panggilan Sidang Permohonan PKPU Nomor Perkara 117 terkait permintaan pelunasan utang oleh PT Diandra Kharisma Abadi selaku pihak pemohon.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Solopos.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Solopos.com, SLEMAN — PSS Sleman segera melakukan evaluasi untuk menyambut Liga 1 musim depan setelah berhasil lolos dari degradasi di pertandingan terakhir.

Tak main-main, Super Elang Jawa menargetkan tembus enam besar klasemen Liga 1 musim depan.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Musim ini, PSS Sleman menempati posisi 13 klasemen dengan perolehan 39 poin dari 34 pertandingan.

Hal ini tentu bukan pencapaian bagus bagi Laskar Sembada apalagi selama tiga musim terakhir.

Menyambut musim baru, PSS saat ini tengah me-review dan mengevaluasi seluruh komponen tim yang terlibat di musim kemarin.

Dalam rilis yang diterima Solopos.com, Kamis (9/5/2024), Presiden Direktur PT Putra Sleman Sembada (PT PSS), Gusti Randa, mengatakan, saat ini pelatih dan pemain sedang masuk tahap evaluasi.

“Saat ini kami tengah mempersiapkan tim untuk menyambut musim depan. Hal pertama tentu kami sedang mereview dan mengevaluasi seluruh jajaran official pelatih dan pemain di musim 2023/24,” ujarnya.

Setelah musim berakhir, penggawa Super Elja diberikan libur sampai waktu yang belum ditentukan sampai persiapan tim kembali dilakukan.

“Saat ini kami memberikan libur kepada pemain maupun pelatih yang masih terikat kontrak. Memang ada beberapa pemain maupun pelatih yang sudah tidak terikat kontrak dengan kami,” terangnya.

Terkait target menembus enam besar, Gusti Randa mengatakan perlu berhati-hati untuk memilih pelatih dan pemain untuk musim depan.

“Musim depan kita punya tujuan untuk masuk 6 besar klasemen Liga. Maka dari itu, pemilihan pelatih dan pemain harus hati-hati dan jeli. Mengingat musim depan cukup berat terlebih ada tiga klub yang berada di Padang, Maluku dan Papua. Poin tandang yang didapat akan lebih berharga untuk diraih dan semoga kita bisa memaksimalkan hal tersebut,” sambungnya.

Senada dengan Gusti, Manajer Tim PSS Sleman, Kevin Walean juga menjelaskan pengumuman tentang siapa pemain dan pelatih yang bertahan akan segera diumumkan setelah evaluasi selesai.

“Mengenai siapa pemain dan pelatih yang akan bertahan tentu akan segera kami umumkan setelah evaluasi dilakukan. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan kami juga untuk hal itu. Mohon ditunggu untuk PSS Fans dan semoga apapun hasilnya tentu mempunyai tujuan yang baik yaitu membuat PSS Sleman lebih baik di musim depan,” tutupnya.