PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN : Mendagri Tegaskan Pembangunan Daerah Perbatasan Ramah Investasi

Mendagri Tjahjo Kumolo (JIBI/Solopos/Antara)

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pembangunan daerah perbatasan di samping demi menegakkan NKRI sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga mewujudkan sistem pelayanan lintas batas yang aman dan ramah investasi.

Promosi Harga Saham Masih Undervalued, BRI Lakukan Buyback

“Perintah Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tahun anggaran 2015 harus selesai memoles wajah perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Selasa (16/12/2014).

Tjahjo menegaskan bahwa arah pengelolaan daerah perbatasan negara 2015-2019, sesuai dengan visi dan misi serta program strategis Presiden RI Joko Widodo, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo meninjau daerah perbatasan Sebatik-Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (16/12/2014), Mendagri mengemukakan sejumlah isu strategis yang meliputi pengelolaan penegasan batas wilayah negara demi tegaknya NKRI.

Selain itu, kata Tjahjo, membangun sistem pengelolan lintas batas negara yang terpadu, pembangunan kawasan perbatasan melalui optimalisasi potensi yang ada, serta pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan terpadu dan meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang solid.

“Target sementara pada tahun anggaran 2015 adalah menyelesaikan pembangunan terpadu minimal 50 kecamatan dari 187 kecamatan di wilayah perbatasan,” kata mantan anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Intelijen, dan Luar Negeri) DPR RI itu.

Untuk pencapaian sasaran terkait dengan terbangunnya sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara yang terpadu dalam mewujudkan sistem pelayanan lintas batas yang aman dan ramah investasi serta pembangunan infrastruktur terpadu di daerah perbatasan, menurut Mendagri, anggarannya relatif cukup besar, yakni pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp16 triliun.

Akan tetapi, anggaran tersebut tersebar di seluruh departemen. Menurut mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu seharusnya dipersingkat masuk 3–4 departemen agar fokus kerjanya.