SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarangpos.com, SEMARANG — Embung sangat dibutuhkan untuk menampung air yang mungkin berlebih pada musim penghujan untuk kemudian dimanfaatkan pada musim kemarau. Nyatanya, pembangunan embung yang dilakukan pemerintah terkendala penerapan Undang-Undang Tentang Desa.
“Hambatan terbesar kita tentunya soal alih fungsi tanah karena sebagian besar masyarakat mengusulkan memakai tanah kas desa, ini yang paling sulit karena terkendala UU Desa sehingga sulit untuk dibangun di situ,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Lukito seusai acara dialog terbuka di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/11/2018).
Lukito menyebutkan, pembangunan embung harus melalui proses tukar guling tanah, sehingga hal itu memakan waktu cukup lama dan menghambat proyek embung. “Kami sudah berupaya membangun embung di atas tanah negara maupun memperbaiki telaga-telaga di pedesaan, dan pembebasan tanah milik masyarakat juga lebih mudah,” ujarnya.
Tahun 2018, pemerintah sudah menuntaskan pembangunan enam embung. Sedangkan target 1.000 embung dari pemerintah pusat, kini sudah tercapai. Bahkan jumlah embung yang terbangun secara nasional sudah mencapai 1.090 unit.
Pemprov Jateng melalui Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan 22 embung pada 2019 dengan tujuan untuk menampung air hujan sebagai persediaan air pada musim kemarau. “Target kami saat ini sudah terpenuhi. Yang terbangun ada 1.090 embung, tapi yang kami kerjakan menggunakan APBD Jateng sudah ada 75 embung,” katanya.
Lukito memastikan pihaknya akan terus merealisasi proyek pembangunan embung dan berupaya mencukupi kebutuhan air baku bagi daerah endemis kekeringan. “Mayoritas embung sudah dibangun untuk wilayah Wonogiri dan beberapa titik di Rembang. Setiap proyek embung seluas 1 ha menyedot anggaran Rp2,5 miliar,” ujarnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya