PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEMARANG : Koordinasi SKPD Penggarap Proyek Dinilai Masih Lemah

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/google image)

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Pembangunan infrastuktur yang melibatkan berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Semarang, sering tidak sinkron karena lemahnya koordinasi, kata Anggota DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono.

Promosi Top! BRI Masuk Daftar 20 Perusahaan Top yang Perlu Diperhatikan Tahun 2024

“Semisal pembangunan atau pelebaran jalan. Seringkali pengaturan drainasenya tidak dipikirkan matang, akhirnya menyebabkan banjir karena tidak ada drainase atau drainase tidak optimal,” katanya seperti dikutip Antara, Rabu (3/9/2014).

Ia menjelaskan pembangunan jalan memang ditangani oleh Dinas Bina Marga, sedangkan pengaturan drainase merupakan kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air-Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM).

Semestinya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, koordinasi antar-SKPD semacam itu harus dilakukan, semisal saat pembangunan infrastruktur jalan, bukan berjalan sendiri-sendiri seperti sekarang ini.

“Banyak pembangunan infrastuktur jalan yang semacam ini, seperti di kawasan Dinar Mas, Jalan Wolter Monginsidi, Kedungmundu, dan Sendang Mulyo. Tidak ada pengaturan drainase yang memadai,” katanya.

Agung mengemukakan pengaturan drainase merupakan aspek yang penting dalam pembangunan infrastruktur jalan, dan sebaiknya jika memungkinkan dibuat dengan sistem drainase terbuka, tidak tertutup.

“Drainase tertutup kan susah perawatannya. Namun, kalau pun terpaksa (drainase, red.) tertutup, harus diupayakan pembuatan ‘lokus’ untuk perawatan ke depannya, semisal dibuat lubang-lubang,” katanya.

Namun, kata dia, pengaturan drainase jangan hanya dibebankan pada saluran air di jalan-jalan karena kapasitasnya terbatas untuk menampung run off (air larian) ketika hujan turun dengan lebat.