SOLOPOS.COM - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendi. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Pembangunan Kota Semarang yang dinilai tak memanfatkan APBD secara optimal dibantah Wali Kota Hendrar Prihadi.
Semarangpos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebutkan model serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah berbeda dengan serapan anggaran di perusahaan atau swasta.
“Pada semester pertama, kalau di perusahaan swasta [serapan anggarannya] bisa 50%. Di pemerintah enggak bisa begitu,” katanya seusai menjadi pembicara Seminar Rumah Layak Huni dan Terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (23/8/2017).
Pernyataan itu dikemukakan Hendi—sapaan akrab Hendrar Prihadi—menanggapi sorotan DPRD Kota Semarang yang mempersoalkan rendahnya serapan APBD pada semester I tahun anggaran 2017. Dikhawatirkan rendahnya serapan anggaran itu bakal memperlambat pembangunan di Kota Semarang karena tak maksimalnya pemanfaatan keuangan daerah.
Pernyataan itu dikemukakan Hendi—sapaan akrab Hendrar Prihadi—menanggapi sorotan DPRD Kota Semarang yang mempersoalkan rendahnya serapan APBD pada semester I tahun anggaran 2017. Dikhawatirkan rendahnya serapan anggaran itu bakal memperlambat pembangunan di Kota Semarang karena tak maksimalnya pemanfaatan keuangan daerah.
[Baca juga Duh, Sudah Lewat Tengah Tahun, Serapan APBD 2017 Baru 27,16%]
Model serapan anggaran di APBD, kata politikus PDI Perjuangan itu, banyak proyek pembangunan yang dibayarkan pada akhir tahun sehingga membuat laporan serapan anggarannya masih rendah pada semester pertama. Meski demikian, ia mengatakan akan terus mengawal dan memastikan seluruh proyek pembangunan hingga akhir tahun agar tidak membuat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) Kota Semarang tahun ini membengkak.
Sebelumnya, DPRD Kota Semarang menyoroti realisasi serapan APBD 2017 oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang pada semester pertama yang baru tercapai 27,16%. Serapan anggaran yang amat minim itu terungkap dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang yang membahas laporan realisasi keuangan Semester I Tahun Anggaran 2017 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (21/8/2017).
Dari total belanja pembangunan APBD Kota Semarang 2017 yang mencapai angka Rp4,5 triliun, baru terealisasi sekitar Rp1,2 triliun dari berbagai proyek kegiatan di seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Suharsono, selaku anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang menyebutkan evaluasi realisasi anggaran itu untuk periode Januari-Juni 2017 atau satu semester yang ternyata serapannya masih minim.
“Asumsinya, melewati semester pertama semestinya sudah berkisar di angka 40-50%. Namun, tadi ternyata masih jauh di bawah 50%,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Bahkan, menurut dia, ada beberapa OPD yang capaiannya masih minim, jauh di bawah 50%, terutama yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang.
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan minimnya serapan anggaran pada semester pertama disebabkan banyak hal, di antaranya lelang yang molor, pembebasan lahan yang belum terealisasi, dan kurangnya perencanaan. Politikus PDI Perjuangan itu, mengaku prihatin jika minimnya serapan anggaran itu tidak segera ditindaklanjuti dengan percepatan, sebab progres pembangunan menjadi lambat dan membuat Silpa membengkak.
“Kami minta wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah untuk segera turun ke bawah mengurai kendala-kendala yang ada. Dari legislatif, kami juga akan terus memaksimalkan fungsi pengawasan,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya