Jateng
Jumat, 11 Desember 2015 - 10:50 WIB

PEMBERANTASAN KORUPSI : Jateng Dapat Penghargaan KPK Award 2015

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan KPK Award 2015 dari Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki pada puncak peringatan Festival Antikorupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha. Bandung, Kamis (10/12/2015). (Istimewa)

Pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemprov Jateng mendapat apresiasi dari KPK.

Kanalsemarang, com. SEMARANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperoleh penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Award 2015.

Advertisement

Alasannya menurut Kepala Biro Humas Pemprov Jawa Tengah (Jateng) Sinoeng N. Rachmadi karena dinilai sebagai pemerintah daerah yang mampu melakukan pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak di 2015.

“Penghargaan KPK Award diterima langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tadi siang [Kamis kemarin] di Bandung,” katanya kepada kanalsemarang,com, Kamis (10/12/2015).

Penghargaan diberikan diberikan oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki kepada Ganjar Pranowo pada puncak peringatan Festival Antikorupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha. Bandung, Kamis. Dia menambahkan Pemprov Jateng dinilai KPK patuh dalam menjalankan grativikasi, di mana bila ada pejabat menerima grativikasi dilaporkan ke lembaga antirasuah tersebut.

Advertisement

“Sehingga laporan grativikasi Pemprov Jateng pada 2015 paling banyak,” imbuhnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo dalam rilisnya menyampaikan ada banyak cara untuk mengendalikan gratifikasi antara lain dengan membuat komite integritas di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan menginstruksikan agar para pejabat melaporkan harta kekayaannya.

“Saya membuat komite integritas hingga tingkat bawah. Sampai saya berikan iming-imingi kalau mau jadi whistle blower, ngawasi teman-temanmu apalagi pada perilaku yang tidak benar, saya sekolahkan, saya promosikan jabatan,” beber dia.

Advertisement

Ganjar menambahkan pernah bertanya kepada ke stafnya mengapa teman-teman sesama pegawai negeri sipil (PNS) bersedia melaporkan harta kekayaan mereka.

”Staf saya menjawab PNS itu gampang diatur, kalau bapak [Gubernur] menyiram dari atas, maka semua akan menurut. Kalau tidak, semua tidak ada yang percaya. Maka mereka akan kolektif semuanya nyolong,” ujar Ganjar.

 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif