Solopos.com, JEPARA — Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jepara melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mengeklaim telah berhasil menurunkan angka kawasan kumuh di wilayahnya. Kawasan kumuh di Bumi Kartini itu saat ini hanya tersisa 67,73 hektare.
Kepala Disperkim Jepara, Hartaya, mengatakan pemkab terus melakukan intervensi dan upaya penanganan kawasan kumuh. Bahkan pihaknya mengekalim kawasan kumuh yang ada di Kota Ukir terus mengalami penurunan.
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
“Untuk kawasan kumuh setiap tahun mengalami penurunan. Ini tidak lepas dari upaya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah,” ungkap Hartaya melalui Kabid Kawasan Permukiman, Endro Wahyu Purwanto, dalam keteranganya yang diterima Solopos.com, Kamis (6/7/2023).
Diungkapkan Endro, sebelumnya luasan kawasan kumuh di Jepara mencapai 102,76 hektare pada 2019. Kemudian menurun menjadi 84,07 hektare pada 2021, dan data terakhir yaitu 67,73 hektare pada 2022.
Lebih jauh, upaya penanganan kawasan kumuh yang semula bertumpu pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, per Februari 2023, telah diambil alih oleh Pemkab Jepara. Tahun ini, pihaknya menganggarkan sedikitnya Rp1,650 miliar untuk penanganan kawasan kumuh.
Alokasi anggaran tersebut bakal difokuskan untuk penanganan dan penataan drainase di Kelurahan Saripan, penatan jalan dan drainase di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, penataan jalan lingkungan di Kelurahan Jobokuto, serta penataan pedestrian jalan di Kelurahan Bulu.
“Tahun depan untuk penanganan kawasan kumuh kita dapat anggaran Rp200 juta. Kami sudah mengajukan untuk tambahan anggaran penanganan, karena sesuai target Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 – 2026, terjadi pengurangan kawasan kumuh 1 hektare setiap tahunnya,” sambungnya.
Endro menambahkan juga bakal dilaksanakan penataan saluran drainase dan jalan lingkungan yang berlokasi di Desa Karimunjawa, serta pembangunan jalan lingkungan dan saluran drainase untuk mengurangi kekumuhan. DPUPR pun telah melakukan percepatan penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat dengan menambah suplai air baku serta jaringan perpipaan langsung ke rumah-rumah untuk meminimalkan kontaminasi kualitas airnya.
Perinciannya ada 100 rumah mendapatkan jaringan SR pada 2022. Kemudian pada 2023 juga dilaksanakan pembangunan jaringan distribusi di Kemojan.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, Farikhah Elida, menyampaikan khusus untuk pengelolaan sampah dari rumah sudah dijemput dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sekitar 400 rumah. Sementara 2023 ini ada kegiatan optimalisasi TPA Karimunjawa, yang kegiatannya meliputi pembuatan senderan, sarpras (alat berat, mini dump) serta pembuatan hangar.
“Semua itu adalah upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengentasan kekumuhan melalui percepatan penyediaan sarpras persampahan serta pengelolaan persampahan,” ujar Elida.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
