Pemkab Semarang Kucurkan Rp4,7 Miliar untuk Bansos BBM

Solopos.com, UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menganggarkan dana Rp4,7 miliar sebagai bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dana sebesar itu merupakan 2 persen dana transfer umum (DTU) pemerintah ke Pemkab Semarang selama periode Oktober, November, dan Desember 2022.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134 Tahun 2022, Pemkab Semarang wajib menyisihkan dua persen DTU. Setelah dihitung jumlahnya ada Rp4,765 miliar,” ujar Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, seusai rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (12/9/2022).

Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%

Dikatakan Ngesti, sasaran penerima manfaat bansos itu berjumlah 6.300 orang. Terdiri dari tukang ojek pangkalan, pekerja sektor transportasi umum, nelayan dan pelaku UMKM. Besaran bantuan yang akan disalurkan berkisar Rp300.000 hingga Rp600.000.

“Data yang kami terima, tukang ojek pangkalan mencapai 2.000 orang, masing-masing akan mendapat Rp300.000. Kemudian sopir angkutan umum 650 orang, nelayan Rawa Pening 600 orang, pelaku UMKM 1.600 orang, yang masing-masing mendapat Rp600.000,” jelasnya.

Selain sasaran penerima manfaat tersebut, kata Ngesti, terdapat sektor pekerjaan lain yang akan diberikan bansos yakni tenaga padat karya. “Ada 27 program padat karya yang masing-masing dianggarkan Rp70 juta. Target kami ada 40 pekerja yang kami libatkan,” terangnya.

Baca juga: Woro-woro! Daerah yang Berhasil Kendalikan Inflasi Dijanjikan Rp10 Miliar

Sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bansos dari Pemkab Semarang dan Kementerian Sosial (Kemensos), pihaknya akan mencocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Bansos dari Kemensos sudah mulai dibagi di beberapa kecamatan. Kita akan lihat DTKS, sudah terima bantuan apa belum, biar tidak dobel,”jelasnya.

Ngesti membeberkan jika anggaran yang dialokasikan dari DTU tersebut belum mencukupi untuk penyaluran bansos. Oleh karenanya, pihaknya masih memiliki skenario lain untuk menambah anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT).

“Seperti tukang ojek pangkalan misalnya, yang kami data 3.300 orang. Dari DTU, yang ter-cover baru 2.000 orang. Itu yang akan kita ambilkan dari BTT. Jumlahnya sama, masing-masing Rp300.000,” jelasnya.