SOLOPOS.COM - Acara peluncuran Implementasi Transaksi Non-Tunai untuk Desa yang diinisiasi Pemprov Jateng dan Bank Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (25/8/2023). (Solopos.com-Ria Aldila Putri)
Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Bank Jateng meluncurkan sistem keuangan digital atau transaksi non-tunai bagi pemerintah desa di wilayahnya. Dengan sistem keuangan digital ini diharapkan pengelolaan keuangan di pemerintah desa lebih transparan dan efektif.
“Transaksi non tunai untuk pengelolaan keuangan desa, cita-cita dengan transaksi non tunai ini pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, efektif, dan yang paling penting lebih akuntabel, terutama berkaitan keuangan desa karena pembayaran transaksi non-tunai ini semua pembayaran akan langsung kepada rekening penenrima pembayaran dan semua data tercatat, tidak seperti transkasi tunai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, saat acara peluncuran implementasi transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (25/8/2023).
Ia menjelaskan, digitalisasi transaksi keuangan juga sudah dilakukan di tingkat pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga transaksi pada APBN dan APBD. Seluruhnya sudah menggunakan transaksi non tunai.
“Jadi dengan transaksi non tunai ini akuntabilitasnya jauh lebih terjaga. Dengan transaksi non tunai ini yang berniat melakukan kecurangan itu agak susah, karena apa semuanya tercatat harus masuk ke rekening penerima, kalaupun kalau mau nakal harus berkomunikasi dan itu komunikasinya juga enggak mudah,” jelasnya.
Meski begitu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan pelatihan kepada para perangkat desa untuk mengaplikasikan sistem digital ini. “Nanti akan diadakan pelatihan-pelatihan dari stake holder dan pemerintah sudah melakukan juga dengan kemendagri. Besok kita juga akan melakukan pelatihan dengan perangkat desa dengan dananya dari Kemendagri,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Dirut Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, mengatakan pihaknya mendukung penuh sistem digitalisasi keuangan desa. Bank Jateng telah menyiapkan software dan hardware sebagai penunjangnya.
“Kami akan menyiapkan semua perangkat tersebut, jadi perangkatnya ini kan ada perangkat keras dan software juga. Nanti kami siapkan. Jadi apa yang dikehendaki pemerintah pusat, daerah, dan kami bisa memfsilitasi, bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Bank Jateng juga siap untuk mendampingi desa yang masih merasa kesulitan dalam praktik digitalisasi ini. Pihaknya siap turun tangan menyukseskan program digitalisasi ini.
“Ini juga tugas kita untuk mendampingi desa-desa semua. Kita juga punya unit layanan mikro yang menempel di seluruh cabang dan cabang pembantu yang harapan kami bisa dimanfaatkan lebih besar lagi,” ujarnya.
Apalagi, berdasarkan data, nilai potensi keuangan yang muncul dari transaksi digital di pemerintahan desa bisa mencapai Rp7,8 triliun. Menurut Irianto, angka sebesar itu harus diterima dan dilihat secara transparan.
“Semua desa-desa akan melakukan itu potensinya total ada Rp7,8 triliun dari 7.809 desa. Makanya ini adalah potensi yang harus kita kelola semua. Kita harus siap mendukung pemerinntah daerah untuk transparansi, efisiensi, dan sebagainya,” tegasnya.