SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi (Bisnis Indonesia - dok)
Penataan wilayah Kota Pekalongan akan dilakukan dengan biaya Pemkot senilai Rp42 miliar.
Semarangpos.com, PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengalokasikan dana kawasan kumuh pada 13 kelurahan senilai Rp42 miliar.
Kepala Badan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, Sri Rusminingsih di Pekalongan, Kamis (4/2/2016), mengatakan dana tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSP).
“Akan tetapi, dari 13 kelurahan tersebut, ada lima kelurahan yang menjadi prioritas untuk pengentasan kawasan kumuh karena kondisi sudah cukup memprihatinkan,” katanya.
Lima kelurahan tersebut, yaitu Padukuhan Kraton, Pasir Kraton Kramat, Kandang Panjang, Bandengan, dan Krapyak. Menurut dia, rencananya dana bantuan dari pemerintah pusat ini digunakan untuk optimalisasi drainase dan penataan jalan kawasan.
Kota Pekalongan, kata dia, menjadi salah satu penerima program NUSP dari 20 kota/kabupaten di Indonesia. Perencanaannya sudah dimulai dari 2014 sedang implementasinya pada 2015, 2016, dan 2017.
“Penataan kawasan kumuh akan dilaksanakan oleh masyarakat melalui BKM untuk skala lingkungan. Adapun oleh DPU untuk skala kawasan kumuh,” katanya.
Penjabat Sekertaris Daerah Kota Pekalongan, Slamet Prihantono mengatakan pemkot sedang melakukan cara untuk mengatasi perumahan kumuh yang diakibatkan rob atau banjir.
“Kami mengapresiasi pemerintah pusat karena membantu pendanaan. Dana yang dimiliki pemkot kecil untuk memenuhi kebutuhan yang besar dalam mengatasi perumahan kumuh,” katanya.