PENDAPATAN ASLI DAERAH : DPRD Sayangkan PAD Lampau Target, Tapi Silpa Rp1,16 Triliun

Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melampaui target. 

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Realisai pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah 2014 senilai Rp9,91 triliun atau mencapai 109% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo pada pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jateng 2014 dalam rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (10/6/2015).

”Realisasi PAD pada APBD 2014 senilai Rp9,91 triliun atau mencapai 109 persen melebihi target senilai Rp9,07 triliun,” kata Ganjar.

Realisasi PAD itu, lanjut dia meliputi pajak daerah senilai Rp8,213 triliun, retribusi daerah senilai Rp79,47 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yangb dipisahkan senilai Rp291,84 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah senilai Rp1,332 triliun.

Sedang untuk pendapatan trasfer yang berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan insentif daerah, dan dana penyesuaian daerah (dana BOS) tidak memenuhi target.

”Dari target pendapatan transfer senilai Rp5,298 triliun hanya terealisasi senilai Rp5,210 triliun atau 98,34 persen. Tidak tercapainya target ini karena pendapatan pajak nasional mengalami penurunan sehingga pendapatan bagi hasil pajak daerah juga turun,” ungkap Ganjar.

Menanggapi pencapain PAD Jateng yang melebih target, anggota DPRD Jateng, Wahyuddin Noor Aly memberikan apreasiasi karena menunjukkan kinerja Gubernur yang baik. Hanya saja, politisi dari Partai Amant Nasional (PAN) ini menyayangkan pencapaian PAD tersebut tidak diimbangi dengan penggunaan anggaran yang baik.

”Saya katanya penggunaan anggaran dalam APBD 2014 kurang baik karena terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) senilai Rp1,688 triliun,” tandas Wahyuddin. Silpa APBD 2014 yang tinggi ini, lanjut Goyut panggilan Wahyuddin menunjukkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah (Pemprov) Jateng tidak bisa bekerja.

Pasalnya, ujar dia, anggaran tersebut sudah dibahas bersama dengan eksekutif sehingga seharusnya dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.

”Kalau sampai anggaran tidak digunakan jelas merugikan masyarakat, karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan,” tukas Goyut.

Mengenai tingginya Silpa APBD 2014 menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo karena melakukan efisiensi anggaran, semisal tidak mencaikan dana batuan sosial (bansos). ”Silpa memang tinggi karena melakukan efisiensi,” kata dia.