SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Nelayan (JIBI/Bisnis Indonesia/Paulus Tandi Bone )
Pendataan nelayan yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak memiliki unsur pemaksaan.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia Pusat, Riyono, meminta pendataan kapal milik nelayan oleh petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tidak ada unsur paksaan guna menghindari terjadinya konflik.
“Kondisi psikologis para nelayan harus diperhatikan, jangan sampai kejadian di Tegal terulang. Ketika itu ada nelayan marah karena petugas memaksa melakukan pengukuran fisik kapal terkait dengan pembaruan surat izin penangkapan ikan (SIPI),” katanya di Semarang, Selasa (11/8/2015).
Menurut Riyono, kondisi psikologis para nelayan saat ini masih belum stabil pascapenerbitan Peraturan Menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang.
Ia berpendapat bahwa pemerintah lebih baik menekankan kesiapan para nelayan dalam mengikuti penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015.
“Silakan kalau mau dilakukan pengukuran ulang ukuran kapal guna kepentingan pembaruan SIPI, tapi jangan memaksa nelayan dan lebih menekankan proses kesiapan nelayan dulu,” ujarnya.
Riyono juga meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015.
“Perlu ada sosialisasi terkait penerapan Permen Kelautan dan Perikanan No.2/2015, apalagi sekarang dua rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan pelarangan cantrang, masih dalam proses penguatan di Mahkamah Agung,” katanya.
Jumlah nelayan pengguna cantrang di Jateng saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
Pada 2015, di Jateng tercatat sebanyak 10.758 nelayan yang 1.248 nelayan di antaranya menggunakan cantrang.
Selain itu, cantrang menjadi salah satu alat tangkap ikan yang favorit bagi para nelayan di Jateng.