SOLOPOS.COM - Penenggelaman kapal nelayan asing, Jumat (5/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Immanuel Antonius)
Penenggalaman kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia makin gencar digalakkan pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun meminta nelayan lokal ikut mengawasi jika ada kapal asing.
Kanalsemarang.com, KUDUS- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja berharap nelayan lokal ikut melakukan pengawasan terhadap kapal asing yang beroperasi di wilayah teritorial laut Indonesia.
“Nelayan merupakan mata pemerintah sehingga harus mendorong kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong kapal asing keluar dari wilayah Indonesia,” ujarnya pada kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Pendaratan Pantai Moro di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, seperti dikutip Antara, Selasa (23/12/2014).
“Nelayan merupakan mata pemerintah sehingga harus mendorong kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong kapal asing keluar dari wilayah Indonesia,” ujarnya pada kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Pendaratan Pantai Moro di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, seperti dikutip Antara, Selasa (23/12/2014).
Rencananya kegiatan tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, namun batal hadir.
Turut hadir pada acara tersebut Bupati Demak Dachirin Said, Dirjen Perikanan Tangkap Gellwynn Jusuf, Direktur Bisnis UMKM Bank BRI Djarot Kusumayakti, Direktur Teknik PT Askrindo Singgih, Bank UMKM Jatim Soeroso dan sejumlah pejabat dari Pemprov Jateng.
Dengan berbagai gebrakan, kata dia, ada beberapa kapal yang ditenggelamkan dan tindakan tegas lainnya sehingga menjadi efek jera yang baik.
Hasilnya, kats dia, semua kapal asing keluar dari wilayah terirotial sehingga ikannya semakin banyak karena tidak diambil oleh kapal asing.
Informasi terbaru, kata dia, ada delapan kapal asing di Ambon yang tertangkap.
“Sebetulnya cukup banyak kapal asing yang tertangkap karena setiap hari selalu ada perkembangan karena pengawasannya lebih modern dengan berbasis data dari foto satelit,” ujarnya.
Ketika ada kumpulan kapal asing, kata dia, akan terdeteksi pada titip wilayah tertentu sehingga TNI, Polri, TNI Angkatan Laut, dan KKP langsung bergerak.
Hal terpenting, kata dia, ketika ada pergerakan aparat kapal asing tersebut langsung keluar dari wilayah Indonesia tentu hal itulah yang diharapkan.
“Prinsipnya tidak ingin kapal asing beroperasi di wilayah laut Indonesia,” ujarnya.
Tekait kemungkinan adanya bekingan, kata dia, hal itu memang dimungkinkan karena usaha dari pemilik kapal. Akan tetapi, pemerintah tetap berpijak pada satu hukum yang berlaku di Indonesia sehingga aturan harus ditegakkan.