SOLOPOS.COM - Warga beraktivitas di kawasan Kalijodo, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara kawasan Kalijodo selama masa sosialisasi rencana penertiban kawasan tersebut. (JIBI/Solopos/Antara/Rivan Awal Lingga)
Penertiban Kalijodo yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menimbulkan pro dan kontra.
Semarangpos.com, BANJARNEGARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menerima para warga dari Kalijodo, DKI Jakarta, setelah penertiban kawasan prostitusi dan perjudian tersebut, untuk disalurkan ke berbagai industri.
“Gak apa-apa [Disalurkan ke industri di Jateng] asal dilatih dulu, mereka juga harus dapat pekerjaan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Banjarnegara, Kamis (18/2/2016).
Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan menyalurkan para pekerja seks komersial dari Kalijodo ke sejumlah perusahaan sektor garmen di Jateng.
Menurut Ganjar, Jawa Tengah harus menjadi jangkar bagi Indonesia ketika ada masyarakat bermasalah dan semua pihak tidak ada yang mau menerima.
“Jateng harus siap menerima, sebab kalau tidak dia akan terusir dari republik ini,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar menjelaskan lapangan pekerjaan di Jateng masih terbuka, khususnya sektor industri garmen yang ada di daerah Solo Raya, seperti Sukoharjo, Wonogiri, dan Boyolali.
“‘Lha wong’ kemarin [Perusahaan garmen] Boyolali dan Sragen ‘nyari’ [karyawan] saja kurang,” katanya.
Ganjar juga tidak mempermasalahkan jika jumlah warga Jawa Tengah yang saat ini tercatat sekitar 35 juta jiwa akan terus bertambah dengan adanya penyaluran PSK Kalijodo ke sektor industri garmen.