Penggusuran Semarang ditanggapi keras DPRD setempat. PT KAI diingatkan membayar uang bongkar paksa rumah.
Semarangpos.com, SEMARANG —DPRD Kota Semarang mewanti-wanti PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyelesaikan pembayaran uang bongkar bagi warga Kebonharjo yang rumah mereka digusur.
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
“Kami ikut prihatin dengan adanya kejadian seperti ini karena proses ganti rugi [uang bongkar] belum terselesaikan,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Kamis (19/8/2016).
Hal itu diungkapkannya di sela-sela penertiban puluhan rumah di Kebonharjo yang tidak mengantongi sertifikat hak milik (SHM) oleh PT KAI Daerah Operasi (daops) IV Semarang untuk pembangunan rel pelabuhan.
Supriyadi, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso (Gerindra), Wiwin Subiyono (Demokrat), dan sejumlah anggota DPRD mendatangi Kebonharjo saat dilakukan penertiban oleh PT KAI. Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang sempat berdialog dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanuddin dan perwakilan PT KAI, tetapi penertiban lahan tetap dilakukan.
“Kami berharap warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kami segera menindaklanjuti penyelesaian proses ganti rugi [uang bongkar] bagi warga yang tidak memiliki SHM,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan legislatif sudah melayangkan surat kepada PT KAI Daops IV Semarang beraudiensi membahas penyelesaian pembayaran uang bongkar, Jumat (20/5/2016). “Secepatnya kami akan panggil KAI untuk menyelesaikan ini. Kaitannya dengan yang lahan bukan SHM maupun SHM. Untuk SHM diberikan ganti untung,” pungkasnya.
PT KAI Daerah Operasi IV Semarang menertibkan puluhan rumah di kawasan Kebonharjo, Semarang, Kamis, untuk program pembangunan rel pelabuhan, dibantu pengamanan dari polisi dan TNI. Warga Kebonharjo Semarang sempat memblokade jalan menuju permukiman mereka, tetapi para personel dari PT KAI, kepolisian, dan TNI memutar lewat jalan lain yang tidak diblokade oleh warga.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara warga dan polisi, tetapi warga akhirnya pasrah ketika para personel beserta alat berat yang sudah disiapkan memasuki kawasan permukiman mereka. Sementara itu, Kepala PT KAI Daops IV Semarang menyebutkan sudah ada 40 warga yang menerima uang bongkar dengan besaran Rp250.000/meter persegi (bangunan permanen) dan Rp200.000 (semi-permanen).
“Kami tetap membuka kesempatan untuk pembayaran uang bongkar bagi yang belum menerima. Misalkan, pemerintah ada aturan lain, menambah penggantian yang kami berikan, kami sangat berterima kasih,” katanya. Namun, Andika menegaskan besaran uang bongkar yang diberikan KAI tetap sesuai aturan.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
