SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Semarangpos.com, SEMARANG —</strong> Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyebut hari libur nasional pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak, Rabu (27/6/2018) menyebabkan para pengusaha merugi.</p><p>Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, mengatakan dengan libur pilkada serentak 2018 itu para pengusaha terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membayar biaya lembur pekerja. “Kami ada kecewa. Pemilihan umum hanya begini saja kok harus dijadikan hari libur. Apalagi bulan Juni ini, kami hanya kerja 10 hari. Kenapa harus hari libur?” tanya Frans, Rabu (27/6/2018).</p><p>Menurut Frans, seharusnya pemerintah tidak menjadikan momentum pilkada serentak 2018 sebagai hari libur nasional. Pasalnya, dalam momentum itu hanya dilakukan pemilihan umum kepala daerah di sebagian provinsi dan tingkat kabupaten/kota.</p><p>“Padahal pemilu hanya kabupaten-kota, serta mencoblos itu <em>kan</em> bisa diatur. Mencoblos tidak ada 10 menit. Padahal kalau bukan hari libur, pengusaha bisa atur bersama buruh,” ujarnya.</p><p>Frans menambahkan dengan tidak dijadikan sebagai hari libur, pengusaha akan menyediakan waktu yang cukup sehingga tidak perlu membayar biaya lembur. “Kalau libur kami [pengusaha] bayar lembur, ini jadi dobel-dobel. Coba bayangkan terjadi pada perusahaan padat karya berapa ratus juta [rupiah] yang harus dibayar? Ini memberatkan dunia usaha,” tegasnya.</p><p>Frans pun membandingkan, pada masa Presiden Soeharto saat pelaksanaan pemilu tidak dijadikan hari libur nasional. “Kalau dulu, pas masa Presiden Soeharto, pemilu itu bukan hari libur, karyawan bisa mengambil formulir dari kelurahan pindah di tempat pemungutan suara [TPS] yang dekat pabrik sehingga tetap bisa <em>nyoblos</em>, tapi sekarang kenapa harus libur?” pungkasnya.</p><p><em><strong><a href="http://semarang.solopos.com/">KLIK</a> dan <a href="https://www.facebook.com/SemarangPos">LIKE</a> di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya</strong></em></p>