Solopos.com, KUDUS — Bupati Kudus, Hartopo, menyarankan kepala kepala desa untuk menunda rencana pelantikan perangkat desa hasil seleksi. Hal itu dikarenakan hasil seleksi tersebut dianggap memicu kontroversi.
“Selagi suasana belum kondusif, sebaiknya jangan diadakan pelantikan terlebih dahulu. Tunggu sampai betul-betul kondusif,” ujar Hartopo, Rabu (1/3/2023).
Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun
Hartopo juga memberikan kelonggaran terhadap kepala desa maupun panitia yang ingin mengajukan gugatan atau mengadakan proses hukum agar permasalahan itu bisa cepat terselesaikan.
Ia juga berharap pihak akademisi selaku pihak yang diajak kerja sama panitia ujian perangkat desa memberikan klarifikasi ke Pemkab Kudus. Berdasarkan tahapannya, rekomendasi tertulis dari camat terkait hasil ujian penyaringan perangkat desa diberikan ke kepala desa maksimal tanggal 1 Maret 2023.
Meski demikian, kondisinya berbeda karena masih ada sanggahan maupun gugatan terkait proses seleksi tersebut.
Sebelumnya, sejumlah panitia pengisian perangkat desa di Kudus mendapatkan surat sanggahan dari para peserta tes seleksi pengisian perangkat desa berbasis komputer atau CAT yang menggandeng Universitas Padjajaran. Mereka memnta agar tes diulang karena Unpad dianggap wanprestasi dengan tidak menampilkan nilai secara langsung hasil ujian saat itu juga atau real time.
Dari 90 desa yang menyelenggarakan seleksi perangkat desa, tercatat ada 68 desa yang menjalin kerja sama dengan Unpad sebagai penyelenggara seleksi perangkat desa berbasis CAT. Sedangkan jumlah peserta tesnya mencapai 3.800 orang.
Meskipun sebagian besar desa tetap melanjutkan tahapan dengan meminta surat rekomendasi terkait hasil ujian penyaringan perangkat desa, ternyata hingga Rabu ini (1/3/2023) masih ada desa yang belum mengajukan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
