SOLOPOS.COM - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Teguh Purnomo. (Insetyonoto/JIBI/Semarangpos.com)
Pilkada 2017 yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten dan kota di Jateng masih terkendala rendahnya anggaran dana pengawasan.
Semarangpos.com, SEMARANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) mengeluhkan minimnya dana pengawasan yang dianggarkan pemerintah tujuh kabupaten dan kota untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
“Hasil monitoring tujuh kabupaten-kota yang akan melaksanakan Pilkada 2017, anggaran dana pengawasan masih jauh di bawah kebutuhan ideal yang diperlukan,” ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Teguh Purnomo di Semarang, Rabu (30/3/2016).
Teguh mencontohkan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melalui APBD 2016 baru mengalokasikan anggaran dana pengawasan Pilkada 2017, senilai Rp1 miliar dari kebutuhan dana senilai Rp3,02 miliar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara melalui APBD 2016 baru mengalokasikan anggara dana Rp2 miliar dari kebutuhan Rp10,28 miliar. Sedangkan Pemkab Batang baru menyediakan dana Rp2,5 miliar dari kebutuhan senilai Rp11,17 miliar. Pemkab Cilacap baru menyediakan dana Rp3 miliar dari kebutuhan senilai Rp12,77 miliar. Pemkab Jepara baru menyiakan dana Rp3,5 miliar dari kebutuhan senilai Rp9,05 miliar, Pemkab Pati baru menyediakan dana Rp5 miliar dari kebutuhan senilai Rp12,36 miliar, dan Pemkab Brebes baru menyediakan dana Rp11,07 miliar dan kebutuhan senilai Rp11,17 miliar.
”Dari total kebutuhan anggaran dana pengawasan pilkada di tujuh kabupaten/kota senilai Rp69.841.483.000, baru tersedia senilai Rp28.078.254.000, sehingga masih kurang senilai Rp41.783.229.000,” ujar Teguh.
Bawaslu, imbuh dia, akan melakukan komunikasi dengan bupati, wali kota, dan sekretaris daerah tujuh daerah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan dana pengawasan pilkada. ”Kami juga akan melakukan audensi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kotanya agar dapat mendukung anggaran dan pengawasan Pilkada 2017,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah menambahkan tidak mau mengambil risiko terkait masih kurangnya anggaran dana pengawasan Pilkada 2017. ”Dana itu antara lain digunakan untuk biaya petugas pengawas tiap tempat pemungutan suara [TPS]. Jadi kalau sampai kurang bisa menghambat tugas pengawasan,” kata dia.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya