SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkada serentak Jawa Tengah 2018. (JIBI/Semarangpos.com/Dok.)
Pilkada atau Pilgub Jateng 2018, dana penyelenggaraan yang dianggarkan melalui NPHD bakal cari Juni 2017.
Semarangpos.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan mencairkan dana dari naskah pencairan hibah daerah (NPHD) yang diperuntukan bagi penyelenggara dan pengawas Pilkada dan Pilgub 2018 pada Juni nanti.
“Deadline Juni [NPHD] harus sudah cair. Anggaran untuk Pilgub Jateng sudah tidak ada masalah. Hanya ada beberapa perubahan, seperti dana keamanan yang naik menjadi Rp102 miliar,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono saat dijumpai wartawan di Hotel Kesambi, Semarang, Rabu (24/5/2017).
Senada juga diungkapkan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jateng Heru Setiadi. Kendati demikian, berapa jumlah pasti dana NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 itu hingga kini masih dibahas.
Heru menyebutkan anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng untuk menggelar Pilgub dan Pilkada 2017 di 35 kabupaten/kota se-Jateng mencapai Rp986 miliar. Sementara, anggaran yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna mengawasi Pilkada 2017 sekitar Rp382 miliar.
[Baca juga PILKADA 2018 : KPU Jateng Butuh Dana Nyaris Rp1 T untuk Gelar Pilgub]
“Sehingga kalau ditotal mencapai Rp1,3 triliun. Dana itu sangat besar sekali. Sementara, saat ini yang tersedia dalam kas Pemprov untuk menggelar Pilkada hanya sekitar Rp450 miliar. Jadi, masih perlu dilakukan lagi pembahasan sebelum NPHD itu ditandatangani per 1 Juni nanti,” ujar Heru dalam acara diskusi Memilih Gubernur Jateng pada Pilkada 2018 yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng di Hotel Santika, Semarang, Rabu.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jateng dari Fraksi Demokrat, Yoyok Sukawi, menyayangkan besarnya anggaran untuk Pilkada dan Pilgub Jateng 2018 yang mencapai Rp1,3 triliun. Menurutnya, dana sebesar itu bisa digunakan untuk mencukupi anggaran pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya di Jateng selama tiga tahun.
“Saya rasa harus dicarikan solusi yang lebih baik untuk menggelar Pilkada dan Pilgub 2018. Kalau diambilkan dari APBD rasanya sangat disayangkan. Dana sebesar itu hanya untuk memilih seorang gubernur yang manfaatnya belum tentu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” beber Yoyok.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya