SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara pilkada (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Pilkada Kota Magelang sudah di depan mata. Untuk mempersiapkannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengecek persiapan Pemkot Magelang untuk menghadapi Pilkada
Kanalsemarang.com, MAGELANG– Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengecek kesiapan dukungan Pemerintah Kota Magelang untuk menghadapi pemilihan kepala daerah melalui audiensi pimpinan lembaga itu dengan walikota setempat seperti dikutip Antara, Kamis (22/1/2015).
Kanalsemarang.com, MAGELANG– Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengecek kesiapan dukungan Pemerintah Kota Magelang untuk menghadapi pemilihan kepala daerah melalui audiensi pimpinan lembaga itu dengan walikota setempat seperti dikutip Antara, Kamis (22/1/2015).
Ketua Bawaslu Jateng Abhan didampingi anggota komisioner tersebut, yakni Teguh Purnomo dan Johanah, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Jateng Kartini Tjandra Lestari diterima oleh Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dengan didampingi Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Sugiharto dan dua asistennya, dalam audiensi tersebut.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Basmar Perianto Amron dan tiga personel terpilih Panwaslu Kota Magelang, masing-masing Agung Pramudyanto, Karno, dan Endang Sri Rahayu.
“Masalah situasi yang kondusif di Kota Magelang harus tetap dijaga. Koordinasi dan komunikasi berbagai pihak terkait perlu terus dilakukan,” katanya.
Abhan mengatakan audiensi tersebut untuk mengetahui kesiapan Kota Magelang dengan tiga kecamatan dan 17 kelurahan itu, dalam melaksanakan pilkada.
Berbagai kesiapan untuk pilkada itu, katanya, antara lain menyangkut anggaran, sarana, dan prasarana untuk melaksanakan pesta demokrasi mendatang.
Ia mengatakan jajaran panwaslu juga sudah siap untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada di daerah itu.
Selama pertemuan tersebut, katanya, juga dibicarakan tentang perbedaan pelaksanaan pilkada mendatang dengan pesta demokrasi serupa pada lima tahun lalu.
“Antara lain, satu tempat pemungutan suara akan ditempatkan satu petugas pengawas. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapan anggaran. Kalau belum dianggarkan dalam APBD murni, bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan,” katanya.