SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Pilkada Semarang yang akan digelar sebentar lagi suhunya mulai panas.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah mendesak aparat kepolisian dan panitia pengawas (panwas) bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkda) 2015.
Menurut Ketua Bidang Perencanaan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah (Jateng) Hadi Santoso suasana politik di sejumlah daerah menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015 mulai memanas.
“Suasana politik di 19 daerah yang akan menggelar pilkada di Jateng kian memanas dengan berbagai model aksi politik uang [money politics], teror melalui pesan singkat [SMS], dan selebaran kampanye hitam [black campaign],” katanya di Semarang, Selasa (1/12/2015).
“Suasana politik di 19 daerah yang akan menggelar pilkada di Jateng kian memanas dengan berbagai model aksi politik uang [money politics], teror melalui pesan singkat [SMS], dan selebaran kampanye hitam [black campaign],” katanya di Semarang, Selasa (1/12/2015).
Dia mencontohkan, kasus politik uang berupa pemberiaan hadiah paket sembako, mi instan yang masif di Kabupaten Wonogiri, Sragen, Wonosobo, dan Pemalang. Selain itu, ada juga teror berupa pemecahan kaca mobil dan teror melalui SMS berupa ancaman di Kota Solo.
Pemecahan kaca mobil menimpa mobil Nissan Grand Livina milik konsultan tim pasangan calon Anung Indro Susanto-M, Fajri (Afi), Diki Candra. Mobil milik Diki dilempar paving block oleh orang tidak dikenal Minggu (29/11/2015) pada pukul 20.45 WIB,.
Bila kondisi ini terus dibiarkan oleh aparat keamanan dan panwaslu, sambung Hadi, dikhawatirkan dapat terjadi konflik horizontal dan memicu keresahan warga
“Kami melihat kesannya panwas melakukan pembiaran, misalnya di Kabupaten Wonogiri puluhan kendaraan atas nama sebuah yayasan membagikan ratusan ribu paket sembako berupa telor, jahe instan, susu dan kecap,” beber anggota DPRD Jateng ini.
Panwas, imbuh dia, jangan hanya mengacu pada nilai normatif aturan, namun fakta yang terjadi lapangan harus dilihat, agar suasana kondusif tetap terjaga.
“Semua pihak hendaknya juga bisa menahan diri, tidak melakukan kegiatan yang memicu interpretasi dan konflik horizontal. Aparat keamanan dan panwas agar lebih tegas terhadap berbagai kasus ini,” harap politisi asal Giriwoyo, Wonogiri.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jateng Amir Darmanto menyatakan penyelenggara pilkada baik KPU dan panwas agar bertindak tegas bila terjadi pelanggaran.
”Jika ini dilakukan maka pelanggaran pilkada bisa diminimalisasi dan dihilangkan. Penyelenggara harus tegas, jangan ada pembiaran,” tandas dia.
Menjelang pencoblosan 9 Desember 2015, Amin berharap semua pihak menjunjung tinggi sportivitas tidak menggunakan segala cara yang mencederai demokratisasi yang berakibat suasana tidak kondusif di lapangan.