SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara pilkada (JIBI/Harian Jogja/Dok.)

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)

Pilkada serempak di Jateng tinggal hitungan hari. Ketua KPU Jateng optmistis kekurangan biaya Pilkada di Pekalongan dan Demak akan terpenuhi pada akhir 2015 

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

 

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Joko Purnomo optimistis biaya pelaksanaan pilkada di Kabupaten Demak dan Kabupaten Pekalongan pada akhir 2015 yang saat ini masih terdapat kekurangan, dapat terpenuhi.

“Prinsipnya semua siap melaksanakan pilkada sesuai dengan undang-undang, termasuk Kabupaten Demak dan Pekalongan karena biayanya akan diambilkan dari APBD setempat,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (17/3/2015).

Hal tersebut disampaikan Joko usai melakukan pertemuan tertutup membahas pelaksanaan 21 pilkada di Jateng bersama Sekretaris Provinsi Jateng Sri Puryono, Bupati Pekalongan Amat Antono, Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Demak Singgih Setyono, dan jajaran Bawaslu serta KPU setempat.

Ia menjelaskan bahwa secara teknis akan dicarikan payung hukum agar biaya pelaksanaan pilkada dapat diambilkan dari APBD kabupaten/kota masing-masing, yang salah satu perhitungannya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran.

“Nanti dikaji ulang untuk mencari sumber anggaran dan memenuhi biaya pilkada, tapi pada prinsipnya bupati siap melaksanakan serta siap menyediakan dana untuk pilkada,” ujarnya.

Joko mengungkapkan bahwa kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pilkada 2015 di Kabupaten Pekalongan mencapai Rp24 miliar, sedangkan untuk Kabupaten Demak sekitar Rp20-22 miliar yang meliputi kebutuhan untuk KPU, panwas, keamanan, serta konsumsi.

“Kebutuhan total biaya untuk pelaksanaan 21 pilkada di Jateng mencapai Rp400 miliar,” katanya.

Bupati Pekalongan Amat Antono yang ditemui terpisah mengatakan bahwa pihaknya akan mencermati semua kegiatan di semua satuan kerja perangkat daerah pada tahun ini dengan memilah mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak.

“Kami akan cermati, mana yang bisa ditunda pelaksanaannya, namun tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat, kemudian anggaran kegiatan yang ditunda itu akan dialihkan untuk penyelenggaraan pilkada,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya