SOLOPOS.COM - Ilustrasi money politics atau politik uang (JIB/Harian Jogja/Dok.)
Pilkada serentak akan memasuki tahap pencoblosan pada Rabu (8/12/2015).
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah menerjunkan 3.000 pengawas partisipatif untuk memantau money politic dan kecurangan pada pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember 2015 di 21 kabupaten/kota.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Teguh Purnomo mengatakan praktik money politics tetap ada karena Jateng termasuk provinsi rawan politik uang pada pilkada serentak.
“Kami telah menginstruksi kepada petugas panitia pengawas semua tingkatan dan sekitar 3.000 pengawas partisipatif melakukan pengawasan politik uang serta kecurangan pada coblosan pilkada di 21 kabupaten/kota,” katanya di Semarang, Selasa (8/12/2015).
Pengawas partisipatif yang berasal dari bebagai kalangan seperti mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudiaan, dan lainnya, lanjut dia, telah mendapatkan pelatihan tentang tata cara pelaporan kecurangan pilkada. “Kami ingin mengawal pelaksanaan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota berjalan jujur dan adil, tidak ada politik uang serta kecurangan,” ujarnya.
Teguh menambahkan praktek money politics perlu mendapatkan perhatian serius karena berdasarkan indek kerawaan pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu pusat Jateng termasuk daerah rawan politik uang pada pilkada serentak 2015.
“Jateng memperoleh poin 2,5 dari point maksimal lima. Jadi dalam posisi rawan tingkat politik uangnya,” tandasnya.