Pilkada serentak yang digelar pada akhir tahun ini akan diikuti sedikitnya 15,46 juta pemilih.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengungkapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pilkada serentak di 21 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015 sebanyak 15.469.349 jiwa.
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Ketua KPU Jawa Tengah (Jateng) Joko Purnomo mengatakan jumlah DPT pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut berdasarkan hasil rapat pleno 21 KPU kabupaten/kota.
“Jumlah DPT Pilkada 2015 di 21 kabupaten/kota sebanyak 15.469.349 jiwa yang terdiri dari 7.676.274 laki-laki dan 7.793.075 perempuan,” katanya di Semarang, Sabtu (3/10/2015).
Jumlah DPT pilkada ini berukurang 76.687 dari daftar pemilih sementara (DPS) yang tercatat sebanyak 15.546.036 jiwa.
Berkurangnya jumlah pemilih ini, setelah KPU kebupaten/kota melakukan penyisiran terhadap DPS bermasalah seperti pemilih ganda, masih di bawah 17 tahun, pindah domisili, dan lainnya.
“KPU melakukan klarifikasi DPS bermasalah seperti di Solo ada laporan 1.827 pemilih ganda diklirkan dulu sehingga rapat pleno penetepan DPT di Solo paling akhir,” ungkapnya.
Bila nantinya masih ada warga yang telah memiliki hak pilih, tapi belum terdaftar dalam DPT nantinya akan masuk dalam DPT tambahan.
“Jadi warga masih diberikan kesempatan. Kami mengingkan semua warga yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya,” imbuh mantan Ketua KPU Wonogiri ini.
Sedangkan untuk jumlah tempat pemungutan suara (TPS), menurut Joko sebanyak 33.838 TPS yang tersebar di 340 kecamatan dan 5.213 desa/kelurahan.
Setelah penetapan DPT pilkada, sambung Joko tahapan selanjutnya KPU di 21 kabupaten/kota melakukan persiapan keperluan logistik pemungutan seperti surat suara, kotak, dan bilik suara.
”Pengadaan logistik berdasarkan pada jumlah DPT dan TPS yang ada disetiap daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan DPT pilkada 2015 diharapkan sudah tidak permasalahan lagi.
Pasalnya, imbuh dia, daftar pemilih memilik potensi dipermasalahan oleh calon kepala daerah yang kalah dalam pilkada mendatang.
“Rekomendasi rapat kerja nasional yang digelar Bawaslu Republik Indonesia beberapa waktu lalu mengingatkan agar KPU sebelum melakukan penetapan DPT pilkada supaya semua permasalahan daftar pemilih diselesaiakan terlebih dahulu,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
