Pilkada serentak akan digelar di sejumlah daerah di Jawa Tengah akhir tahun ini.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo mengungkapkan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015 sudah mencapai 90%.
Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun
“Saat ini tinggal pencetakan surat suara pilkada yang belum rampung,” ungkap dia pada rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provinsi Jateng tentang pelaksanaan pilkada serentak 2015 di Gedung Gradika Bhakti Praja Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (2/11).
Sedangkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng, Abhan Misbah menyebutkan selama masa kampanye pilkada tercatat sebanyak 118 dugaan pelanggaran.
“Jumlah pelanggaran ini diperkirakan akan bertambah sampai akhir masa kampanye pada Desember mendatang,” ujar dia.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kesempatan sama mengungkapkan menjelang pelaksanaan pilkada dinamikanya mulai menghangat.
Masa kampanye yang panjang, menurut Gubernur telah menguras energi para pasangan calon kepala daerah sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan cara-cara yang negatif.
“Saya mengimbau meminta kepada para calon agar melakukan kampanye secara positif. Sedangkan KPU harus fair dalam melaksanakan tugasnya demikian Bawaslu melakukan pengawasan dengan baik,” harap Ganjar.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengajukan anggaran pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 di 21 kabupaten/kota senilai Rp30.695.020.460.
Kepala Polda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol. Nur Ali mengatakan anggaran tersebut berdasarkan pengajuan dari kepolisian resort (polres) di 21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada.
“Dari pengajuan dana pengamanan 21 polres yang wilayahnya menggelar pilkada totalnya senilai Rp30,69 miliar,” katanya pada kesempatan sama.
Kapolda menyebutkan anggaran dana pengamanan pilkada paling besar yakni Polres Grobogan senilai Rp3,5 miliar sedangkan terendah Polresta Magelang senilai Rp583,5 juta.
Untuk pengamanan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota, lanjut Nur Ali akan mengerahkan sebanyak 14.877 personel Polri dari berbagai kesatuan seperti serse, sabhara, intel, dan polwan.
“Polri juga dibantu TNI , satuap polisi pamong praja [Satpol PP], petugas pelindungan masyarakat [Linmas], Dinas Perhubungan, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia [Orari] dan lainnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Kapolda juga menginstruksi kepada jajaran kepolisian Polda untuk menunda penetapan tersangka kepada para calon kepala daerah yang mengikuti pilkada.
Menurut Nur Ali, hal ini sesuai dengan instruksi Kapolri agar tidak menimbulkan kegaduhan dan menggangu situasi politik nasional.
“Saya minta kepada semua Kapolres, khususnya 21 Kapolres yang wilayahnya menggelar pilkada agar tidak menetapkan calon bupati/wali kota dan calon bupati dan wakil bupati menjadi tersangka,” pinta jenderal polisi bintang dua ini.
Kapolda juga meminta Kapolres agar tidak mengkriminalisasi pasangan calon kepala daerah tertentu,”Serta menghindari tindakan intimidasi kepada pasangan calon tertentu selama proses pilkada,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kesempatan sama mengungkapkan menjelang pelaksanaan pilkada dinamikanya mulai menghangat.
Masa kampanye yang panjang, menurut Gubernur telah menguras energi para pasangan calon kepala daerah sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan cara-cara yang negatif.
“Saya mengimbau meminta kepada para calon agar melakukan kampanye secara positif. Sedangkan KPU harus fair dalam melaksanakan tugasnya demikian Bawaslu melakukan pengawasan dengan baik,” harap Ganjar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
