SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Pilkada serentak akan digelar di sejumlah daerah pada akhir tahun ini.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Komisi A DPRD Jawa Tengah mendesak kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan perhatian serius tiga daerah yakni Solo, Boyolali, dan Sukoharjo pada Pilkada 2015.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah (Jateng) Sriyanto Saputro mengatakan tiga daerah tersebut rawan terjadi politisasi birokrasi dan mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS).
“Bawaslu dan KPU perlu mengawasi serius karena penjabat Wali Kota Solo, Bupati Boyolali, dan Bupati Sukoharjo saat ini adalah sekretaris daerah [sekda] setempat,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD Jateng Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (16/9/2015).
“Bawaslu dan KPU perlu mengawasi serius karena penjabat Wali Kota Solo, Bupati Boyolali, dan Bupati Sukoharjo saat ini adalah sekretaris daerah [sekda] setempat,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD Jateng Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (16/9/2015).
Pernyataan Sriyanto ini menanggapi dilantiknya Sekda Kabupaten Sukoharjo Agus Santosa menjadi penjabat Bupati Sukoharjo oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Selasa (15/9/2015).
Sebelumnya Gubernur telah melantik Sekda Boyolali Sri Adiningsih menjadi penjabat Bupati Boyolali dan Sekda Solo Budi Suharto sebagai penjabat Wali Kota Solo.
Pasalnya patahanan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Bupati Boyolali Seno Samodro dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya maju lagi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.
Sekda yang sekarang sebagai penjabat kepala daerah merasa berutang budi dengan petahanan karena telah diangkat menjadi dikhwatirkan akan melakukan balas jasa melakukan politisi birokrasi dan pengerahan PNS mendukung petahanan.
Menurut politisi dari Partai Gerindra ini indikasi praktik penyalahgunaan wewenang dan politisasi birokrasi mulai terlihat di Kabupaten Boyolali.
“Kami meminta Bawaslu dan KPU menginstruksikan kepada panwas dan KPU Solo, Boyolali, dan Sukoharjo melakukan pengawasan secara ketat. Komisi A juga akan memantau,” tandas Sriyanto.
Kepada penjabat Wali Kota Solo, Bupati Boyali, dan Bupati Sukoharjo, Sriyanto mengimbau bersikap netral, serta tidak mementingkan pribadi bila nantinya petahanan terpilih kembali menjadi kepala daerah masih menjadi sekda.
“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [Menteri PAN dan RB] Yudi Chrisnandi agar menindak tegas kalau ada PNS yang tidak netral,” harapnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan telah menginstruksikan kepada anggota panwas di Solo, Boyolali, dan Sukoharjo melakukan pengawasan ketat.
“Teman-teman panwas akan mengawasi ketat tiga daerah itu karena memang rawan politisasi birokrasi dan pengerahan PNS mendukung calon kepala daerah tertentu,” ujar dia.