SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Semarangpos.com, SEMARANG — </strong>Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Gus Romi menengarai isu bernuansa hoaks alias kabar bohong mulai ditebar lawan politik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Pelabelan Joko Widodo sebagai presiden yang pro-Republik Rakyat China (RRC) yang komunis disebutnya sebagai contoh.</p><p>Romahurmuziy menegaskan isu yang berkembang bahwa Presiden Joko Widodo pro-komunis jelas-jelas merupakan fitnah dan hoaks. Jokowi kini tengah dielus-elus partai politiknya kembali maju dalam Pilpres 2019 demi menduduki periode kedua jabatannya kini</p><p>"Sampai hari ini, Pak Jokowi masih dilabelkan oleh lawan politik beliau sebagai pro-RRC, pro-komunis, dan anti-Islam. Itu betul-betul fitnah dan hoaks," kata Romi seusai membuka <a href="http://semarang.solopos.com/read/20180413/515/910302/pilpres-2019-ppp-kumpulkan-ulama-di-semarang-bahas-cawapres-pendamping-jokowi"><em>Musyawarah Nasional</em> (<em>Munas</em>) <em>Alim Ulama </em></a>yang menjadi bagian rangkaian acara puncak peringatan hari lahir ke-45 PPP di Hotel Patra Jasa, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (13/4/2018).</p><p>Romi mengatakan ketika Jokowi diusung sebagai calon wali kota Solo sampai dua periode tidak ada isu semacam itu, termasuk ketika partai politik yang sama mengusung Jokowi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. "Mengapa pada 2014 muncul isu komunis? Artinya, isu tersebut rekayasa. Bahkan, isu itu dibuat, dibukukan, dan dibagikan dalam satu tabloid, namanya <em>Obor Rakyat</em> yang disebar ke 28.000 pondok pesantren," katanya.</p><p>Diakuinya, pertarungan politik sekarang ini sangat tidak sehat dan bisa mengganggu keutuhan bangsa, sementara masyarakat tidak tahu bahwa isu yang diembuskan palsu karena dikemas dengan sedemikian rupa. Sebagai parpol yang sudah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, kata dia, PPP merasa perlu meminta petunjuk dari para ulama agar segala bentuk fitnah dan hoaks bisa diakhiri.</p><p>"Para ulama tentu memiliki perspektif tersendiri terhadap <em>labeling </em>yang sebagian besar fitnah sifatnya. Bagaimana meng-<em>counter </em>dan membaliknya dengan sebuah hal positif. Ini yang akan dibahas," katanya.</p><p>Dalam forum <em>bahtsul masa’il</em> pada <em>Munas Alim Ulama PPP</em> itu, kata dia, dibahas pula mengenai beragam hukum fikih politik, termasuk maraknya media sosial digunakan untuk menyebarkan hoaks. "Hukum fikih politik <em>kan</em> memang belum secara paripurna kita miliki sekarang ini. Inilah pentingnya ulama dari seluruh Indonesia duduk bersama membahas hukum tentang sesuatu yang sekarang berkembang," katanya.</p><p>Bahkan, lanjut dia, ketika media sosial digunakan sebagai sarana menebar hoaks dengan dalih demi kemenangan berbasis agama tertentu, juga akan dibahas para ulama mengenai hukumnya di dalam Islam. Di dalam Alquran, kata Romi, sudah disebutkan bahwa janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok sekelompok laki-laki lain karena jangan-jangan mereka lebih baik dari yang mengolok-olok, demikian pula perempuan.</p><p>"Sudah ada ajaran dari Alquran. Namun, kenapa sekarang ini orang sebegitu mudah mencaci? Seperti sudah kehilangan akal sehat dalam berpolitik karena dalam pertarungan politik didasari benci," katanya.</p><p>Dalam forum <em>bahtsul masa’il</em> itu, kata Gus Romi, dibahas pula berbagai fikih politik kekinian, seperti keberadaan calon kepala daerah yang beragama nonmuslim di daerah yang mayoritas penduduknya nonmuslim. "Apa hukum mencalonkan nonmuslim di daerah yang mayoritas penduduknya tidak ada umat Islam di sana, dan sebagainya. Bukan hanya menjadi fatwa, tetapi keputusan daerah Majelis Syariah PPP yang harus ditaati," tegasnya.</p><p><strong><em><a href="http://semarang.solopos.com/">KLIK</a> dan <a href="https://www.facebook.com/SemarangPos">LIKE</a> di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya</em></strong></p>