SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos/Antara)
PLTU Batang pembangunannya dimulai sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengedepankan upaya persuasif dalam melakukan pembebasan sisa lahan pada pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Saya sudah kirim beberapa orang untuk berdialog dengan pemilik lahan yang belum dibebaskan di lokasi proyek PLTU Batang,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (11/9/2015).
Ganjar mengaku lebih senang jika proses pembebasan dan pengadaan lahan milik masyarakat di areal proyek PLTU Batang tidak melalui pembayaran konsinyasi.
“Kalau melalui konsinyasi menggunakan harga ‘appraisal’, tidak bisa dinego sehingga masyarakat rugi,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar mengharapkan semua pihak memahami kebutuhan listrik di Jateng dan sekitarnya.
“Kalau PLTU Batang tidak jadi dibangun maka diprediksi akan terjadi krisis listrik di Jateng pada 2017,” katanya.
Sekretaris Komisi D DPRD Jateng Jayus juga berharap pembebasan lahan yang belum tuntas itu bisa diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi, bukan pembayaran konsinyasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Seperti diketahui, proyek PLTU di Kabupaten Batang berkapasitas 2 x 1.000 megawatt dibangun konsorsium Bhimasena Power Indonesia yang terdiri atas PT Adaro Energy, J-Power, dan Itochu sempat tertunda empat tahun akibat proses pembebasan lahan milik warga.
Proses pembebasan lahan pada proyek PLTU Batang saat ini kurang tujuh hektare dari luas lahan sebelumnya yang belum dibebaskan yakni 13 hektare milik warga setempat.