Solopos.com, BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah (Jateng), meminta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, situasi dan kondisi di Batang menjelang peresmian PLTU Batang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini.
PLTU Batang merupakan proyek strategis nasional yang telah beroperasi sejak bulan Desember 2022. PLTU dengan kekuatan 2×1.000 MV ini menjadi objek vital utama untuk menjaga keandalan listrik khususnya di Jawa hingga Bali.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
“Ditunjuknya Kabupaten Batang menjadi titik adanya PLTU Batang, membuat kita harus menjaga kondusivitas dan keamanan lingkungan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, seusai menggelar konferensi pers di Aula Bupati Batang, dikutip dari laman berita.batangkab.go.id, Senin (19/3/2023).
Lani pun menyadari jika ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan PLTU Batang itu. Menurutnya hal itu wajar asalkan perbedaan pendapat itu disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Jika ada warga yang mungkin masih mempersoalkan keberadaan PLTU, hal itu masih wajar saja karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan semua warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapatnya,” katanya dilansir dari laman berita Antara.
Kendati demikian, kata dia, tentunya dalam menyampaikan pendapat harus mematuhi undang-undang maupun peraturan yang ada. Artinya penyampaian pendapat tidak mengganggu atau tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.
Lani Dwi Rejeki menyampaikan sebagai warga negara Indonesia wajib menaati peraturan karena segala sesuatunya diatur aturan hukum.
“Bayangkan saja jika PLTU Batang tidak dapat beroperasi secara maksimal, pasokan listrik yang diberikan ke masyarakat akan tersendat mengakibatkan listriknya nyala atau mati bergantian,” terangnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar saling bersinergi dengan menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung proyek strategis nasional (PSN) itu. “Supaya ke depan tidak banyak orang yang dirugikan, karena cuma segelintir orang saja dengan pendapat yang berbeda,” tandasnya.
Sementara itu, Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun, menyampaikan PSN yakni PLTU Batang harus kita jaga bersama demi kepentingan orang banyak. “Kalau ada perbedaan pendapat pasti ada, tapi negara tetap memutuskan dengan suara terbanyak di masyarakat,” tegasnya.
Senada juga disampaikan Ketua DPRD Batang, Maulana Yusup, yang menilai menjaga keamanan proyek PLTU merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus menyadari manfaat besar yang diperoleh dari proyek tersebut, baik dari pasokan listrik maupun ekonomi.
“Oleh karena itu, menjaga kondusifitas dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang sah dan damai merupakan langkah yang sangat penting,” tegasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
