SOLOPOS.COM - Logo Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Solopos-Dok)
Polemik PPP tampaknya belum ada tanda-tanda akan berakhir.
Semarangpos.com,SEMARANG-DPW PPP Jawa Tengah kubu Romahurmuziy meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) menerbitkan surat keputusan memperpanjang kepengurusan muktamar Bandung.
Perpanjangan kepengurusan muktamar PPP di Bandung dengan ketua umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di DPP PPP.
Pasalnya, kata Ketua DPW PPP Jawa Tengah (Jateng) kubu Romahurmuziy, Masruhan Samsurie setelah Menkum dan HAM mencabut SK hasil muktamar Surabaya dan tidak diimbangi dengan penerbitan SK hasil muktamar Jakarta, maka sejak 8 Januari 2016 tidak ada lagi kepengurusan DPP PPP.
Pasalnya, kata Ketua DPW PPP Jawa Tengah (Jateng) kubu Romahurmuziy, Masruhan Samsurie setelah Menkum dan HAM mencabut SK hasil muktamar Surabaya dan tidak diimbangi dengan penerbitan SK hasil muktamar Jakarta, maka sejak 8 Januari 2016 tidak ada lagi kepengurusan DPP PPP.
“Kekosongan kepemimpinan DPP PPP membawa mudarat besar bagi masyarakat dan berlawanan dengan UU nomor 2/2011 tentang Partai Politik,” kata Masruhan Samsurie di Semarang Sabtu (9/1/2016).
Lebih lanjut Masruhan mengatakan bersama pengurus lainnya sudah sowan ke Ketua Dewan Syutro PPP K.H. Maemun Zubeir di Sarang, Rembang, Kamis (7/1/2016).
Mbah Maemun, menurut Masruhan memberikan arahan agar islah harus terus diupayakan dengan mempertemukan dua kubu yakni Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz.
“Mbah Maemun sangat menyesalkan perpecahan PPP di pusat yang kini sudah mulai terasa sampai tingkat wilayah dan cabang,” imbuh anggota FPPP DPRD Jateng ini.
Masruhan menambahkan, Maemum Zuber juga meminta agar DPW PPP Jateng bisa menghadirkan kedua kubu untuk datang ke rumahnya di Sarang.
“Sangat menyambut baik saran Mbah Maemun tersebut. Kami akan mengupayakan kubu Romi dan Djan Faridz bisa datang ke Sarang,” imbuhnya.
Menurut Masruhan, untuk menjalankan roda organisasi Lukman Hakim Syaifuddin sebagai wakil ketua umum hasil muktamar Bandung akan segera mengambil alih kepemimpinan DPP PPP dan serta segera menggelar muktamar islah.
Muktamar islah PPP akan laksanakan setelah DPP hasil muktamar Bandung menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas). “Kalau mukernas bisa dilaksanakan pada Januari, maka muktamar isalah PPP dapat digelar pada Februari mendatang,” ujar Masruhan.
DPW PPP Jateng, imbuh dia, siap menjadi tuan rumah muktamar islah tersebut.