Solopos.com, SEMARANG — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah (Jateng) menyesalkan pernyataan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, yang meminta buruh untuk tidak selalu menuntut pengusaha menaikan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya.
Sekretaris KSPI Jateng yang juga Ketua Partai Buruh Jateng, Aulia Hakim, menyatakan pernyataan Prabowo yang melukai perasaan buruh itu disampaikan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11/2023). Saat itu, Prabowo disebut meminta buruh untuk tidak menuntut pengusaha menaikan upah atau UMP. Apalagi, jika pengusaha itu tidak mengalami keuntungan, justru akan membuatnya tercekik hingga pindah ke atau menanamkan modal ke negara lain.
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
Ia pun menilai pernyataan itu memperlihatkan bahwa Prabowo tidak paham dunia perburuhan dan tidak berpihak pada kepentingan buruh. Bahkan, ia menduga pernyataan Prabowo itu dilakukan hanya untuk mencari simpati para pengusaha agar memberikan dukungan kepadanya dalam Pilpres 2024.
“Sebagai masukan dari kami untuk capres Prabowo dan capres lainnya, isu upah dan jaminan sosial serta penciptaan lapangan kerja dan hapus outsourcing adalah isu arus utama di kalangan buruh. Oleh karena itu, bila salah bicara dan keliru terhadap isu arus utama buruh, maka akibatnya fatal terhadap dukungan buruh ke capres. Termasuk di dalamnya isu penolakan Omnibus Law oleh seluruh kalangan buruh,” tulis Aulia dalam keterangan tertulisnya kepada Solopos.com, Kamis (9/11/2023).
Aulia menambahkan hampir seluruh serikat pekerja di dunia pasti selalu memperjuangkan kenaikan upah minimum dan upaah berkala. “Kita bisa mencontoh serikat pekerja di Brasil yang baru-baru ini berhasil meyakinkan Presiden Lula untuk menaikan upah minimum 13 persen. Padahal, inflasi di negara itu hanyaa 4 persen dan pertumbuhan ekonominya 3,2 persen. Di Amerika, serikat pekerja otomotif UAW juga bisa meyakinkan Presiden Joe Biden menaikan upah buruh otomotif 30 persen.”
Suara Buruh
Aulia mengatakan di Amerika Serikat, ketika pemilihan presiden, isu upah minimum menjadi salah satu isu yang paling panas bagi capres. Bahkan, saat pilpres antara Obama melawan McCain, keduanya juga menyampaikan bahwa upah minimum setiap tahun harus mengalami kenaikan.
“Jadi tidak benar dan keliru pendapat capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini pendapat keliru,” tegas Aulia.
Aulia pun meminta para capres yang saat ini terlibat kontestasi Pilpres 2024 untuk memihak kepentingan buruh. Salah satunya yakni menaikan upah minimum bagi seluruh pekerja, baik karyawan swasta, PNS, TNI, maupun Polri.
“Partai Buruh dan KSPI mengimbau capres untuk berpihak kepada kepentingan buruh dan kelas pekerja, dan tidak hanya berpihak ke pengusaha ‘hitam’. Suara buruh sangat menentukan kemenangan para capres pada Pemilu 2024. Tentang ada perusahaan tidak mampu menaikan upah, kami berpendapat itu kasus per kasus. Jangan digeneralisasi,” tegasnya.
Aulia juga menyatakan dengan tegas saat ini Partai Buruh dan KSPI Jateng tengah memperjuangkan kenaikan upah minimum, baik UMP maupun UMK 2024 sebesar 15 persen. KSPI Jateng juga menolah terhadap formula pemerintah dalam RPP pengupahan dan mengancam akan melakukan mogok nasional jika tuntutan itu tak dipenuhi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
