PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN : TKPKD Diminta Inovatif dan Bikin Terobosan

Program pengentasan kemiskinan diharapkan terus digalakkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dijabat wakil kepala daerah di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah diminta untuk melakukan inovasi sebagai upaya mengatasi tingginya angka kemiskinan di provinsi setempat.

Promosi BRI & E9pay Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Finansial bagi PMI di Korsel

“Harus ada terobosan dari pemerintah daerah untuk membantu pemerintah provinsi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Senin (21/9/2015).

Menurut dia, dalam menurunkan angka kemiskinan diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

“Saya berharap bukan kemudian saling menyalahkan tapi menyolidkan koordinasi sehingga dapat memotivasi diri kita semua supaya ke depan lebih kerja keras lagi karena angka kemiskinan masih relatif tinggi,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Heru mengungkapkan bahwa salah satu cara dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan memfokuskan penyaluran “Corporate Social Responsibility” dari sejumlah perusahaan yang dikhususkan dalam program pengentasan kemiskinan.

“CSR sebaiknya difokuskan untuk mengentaskan masalah kemiskinan karena kalau itu bisa dilakukan maka penurunan angka kemiskinan di Jateng dapat lebih cepat,” katanya.

Selain itu, kata dia, percepatan pencairan anggaran dana desa juga terus didorong agar masyarakat desa segera mendapat manfaatnya dan membuka lapangan kerja baru.

Upaya-upaya lain yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menurunkan angka kemiskinan adalah pencegahan pernikahan dini, dan mendorong siswa dari golongan keluarga miskin menamatkan pendidikan hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jateng Achsin Maruf mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2015 meningkat sebanyak 15.210 jiwa dibandingkan jumlah pada September 2014.

“Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Jateng itu, terutama di daerah perkotaan, menunjukkan Pemprov Jateng tidak serius,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 9,05 persen pada 2015 dari 2014 sebesar 13,58 persen, bahkan menargetkan turun 8,6 persen pada 2016.

Menurut dia, target pengurangan jumlah penduduk miskin di Jateng itu dipastikan tidak akan tercapai.

Ketua Komisi B DPRD Jateng Chamim Irfani berpendapat bahwa ketidakseriusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam mengurangi jumlah penduduk miskin itu terlihat dari masih rendahnya alokasi anggaran dana pada APBD untuk sektor perekonomian sehingga berdampak terhadap kelesuan ekonomi masyarakat.

“Jika anggaran untuk sektor perekonomian masih diabaikan maka jangan harap angka kemiskinan di Jateng akan turun,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Dari total RAPBD Jateng 2016 sekitar Rp19,5 triliun, kata dia, alokasi anggaran untuk perekonomian masih di bawah Rp1 triliun.