SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SEMARANG, Solopos.com–Upaya pengentasan kemiskinan di Jateng makin terarah dengan adanya program Satu Dinas Satu Desa Miskin. Program ini memprioritaskan 745 desa binaan di 14 kabupaten.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, program pengentasan kemiskinan sebetulnya sudah berjalan bagus. Terbukti Pemprov Jateng berhasil mengentaskan 29,8 ribu warga miskin dalam setahun terakhir. Namun jumlah penduduk miskin masih sangat banyak yakni 3,87 juta jiwa.
“Maka diperlukan upaya percepatan dan terobosan baru guna semakin menekan angka kemiskinan,” katanya, dalam acara Mas Ganjar Menyapa dengan tema Desa Binaan Tekan Kemiskinan, di Puri Gedeh, Semarang, Selasa (5/3/2019) pagi.
Program Satu Dinas Satu Desa Binaan secara sederhana ialah menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng. Tiap OPD dan BUMD menggarap satu sektor di desa miskin.
Ada 745 desa binaan yang menjadi sasaran program. Tiap desa memiliki potensi beragam. Dari potensi alam, hingga pendamping lokal dan sukarelawan. OPD dan BUMD diharapkan mampu mendampingi desa untuk membangun sistem yang selama ini mungkin kurang sesuai.
Misalnya, sebuah desa sering mengeluhkan infrastruktur yang sudah dibangun tetapi sering rusak. OPD dapat memberikan arahan jika kemungkinan dalam perencanaan tidak benar. Atau misalnya, Dinas Sosial bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di desa. Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan masalah anak putus sekolah atau tidak tersentuh pendidikan. Dinas Pariwisata membantu mempromosikan desa binaannya yang berpotensi menjadi desa wisata sehingga menjadi energi baru di desa untuk berkembang dan maju.
“Tujuan akhirnya, masyarakat makin berdaya, mandiri, kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun dan munculnya leadership. Ini menjadi cara kita lebih dekat dengan rakyat,” tandasnya.
Artinya menurut Ganjar, desa akan terinspirasi. OPD dan BUMD yang memiliki pengalaman panjang, bisa menemukan ide yang banyak. Apalagi dalam melaksanakan program tersebut OPD dan BUMD tidak harus membantu dengan dana, tetapi bisa mencarikan sponsor dari perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya. Misalnya, satu perusahaan diarahkan membina lima desa.
Ganjar juga mendorong, OPD dan BUMD mencari sukarelawan pendamping yang bisa membantu. Karena, hal itu akan memunculkan kepedulian dan kesadaran bersama. Ganjar menegaskan, Pemprov Jateng menargetkan kemiskinan tersisa tujuh persen pada 2023. “Jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan OPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program CSRnya, maka dapat dengan cepat ditekan,” katanya.