PROYEK PLTU BATANG : Pembebasan Lahan Melalui Pembayaran Konsinyasi

Ilustrasi/Antara

Proyek PLTU Batang terus dijalankan. Proses pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melalui pembayaran konsinyasi akan dilakukan pemerintah pada pekan depan.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

Kanalsemarang.com, SEMARANG—Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir mengungkapkan proses pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melalui pembayaran konsinyasi akan dilakukan pemerintah pada pekan depan.

“Segera kami laksanakan (konsinyasi) pada minggu ini atau minggu depan, jumlahnya sedikit sekali, hanya dua atau tiga orang karena yang lain tidak jadi kami bebaskan,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (16/3/2015).

Ia menjelaskan bahwa pembayaran konsinyasi terkait dengan pengadaan lahan PLTU Batang yang berkapasitas 2×1.000 megawatt itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

Menurut dia, pembayaran ganti rugi dengan cara konsinyasi perlu dilakukan secepatnya karena proses pembebasan lahan tidak berjalan seperti rencana semula.

Kendati demikian, Sofyan tidak bersedia menyebutkan berapa luas lahan milik warga yang akan dibebaskan melalui proses konsinyasi tersebut.

“Pembangunan PLTU Batang harus jalan, kalau nggak nanti ‘gimana’ listriknya? kebutuhan energi lstrik semakin bertambah tiap tahun seiring dengan pertambahan penduduk, perumahan, dan industri,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Sofyan usai bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerjanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengharapkan semua pihak memahami kebutuhan listrik di Jateng dan sekitarnya.

“Kalau PLTU Batang tidak jadi dibangun maka diprediksi akan terjadi krisis listrik di Jateng pada 2017,” katanya.