SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi (kanan) meminta klarifikasi penjualan 25% saham jalan tol Semarang-Solo kepada Direktur Utama Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) Krisdiani Syamsi (tiga dari kanan) di ruang rapat ketua DPRD Jateng, Senin (7/9/2015). (JIBI/Solopos/Insetyonoto)
Proyek Tol Semarang-Solo dipertanyakan DPRD Jawa Tengah terkait penjualan sebagian sahamnya.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) melarang media massa menyebutkan nilai nominal penjualan 25% saham jalan tol Semarang-Solo ke PT Astartel
Pelarangan ini diungkapkan Direktur Utama SPJT Direktur PT SPJT Krisdiani Syamsi dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan anggota Komisi C DPRD Jateng Gedung Berlian, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (7/9/2015).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat ketua DPRD Jateng itu untuk meminta klarifikasi alasan badan usaha milik daerah (BUMD) SPJT menjual saham 25% jalan
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat ketua DPRD Jateng itu untuk meminta klarifikasi alasan badan usaha milik daerah (BUMD) SPJT menjual saham 25% jalan
“Saya meminta kepada media massa tidak mengekspos angka penjualan saham,” kata Krisdiani didampingi beberapa direktur SPJT.
Meski pada pertemuan yang diliput sejumlah wartawan cetak dan elektronik tersebut Krisdiani menyebutkan nilai nominal penjualan saham ke PT Astratel Nusantara Rp780.601.416.667.
Terkait larangan ini diprotes anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo,”Kenapa tidak boleh disebutkan di media massa?” tanya dia.
Seperti pernah diberitakan, penjualan 25% saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui SPJT senilai Rp278 miliar mendapatkan protes kalangan anggota DPRD Jateng.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan terkejut mengetahui saham milik Pemprov Jateng pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo telah dijual kepada pihak ketiga.
“Manyayangkan langkah Gubernur menjual saham jalan tol tersebut karena belum pernah memberitahukan kepada dewan. Tahu-tahu 25 persen saham sudah dijual,” katanya.
Krisdiani menegaskan penjualan saham tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Jateng. Dasar dasar hukumnya yakni UU No. 5/1992 tentang Perusahaan Daerah dan UU No.40/2004 tentang Pereseroan Terbatas.
“Mengacu UU Perusahaan Daerah dan UU Perseroan Terbatas tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD, namun kalau dianggap salah kami mohon maaf,” tandas dia.
Dia menambahkan penjualan 25% saham dari total 26,09% saham diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) SPJT pada Juli 2015 lalu dengan harga Rp15.507 per lembar saham.
Menurut Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi pelepasan aset atau pembelian aset Pemprov Jateng harusnya meminta persetujuan dari legislatif.
“Pelepasan aset milik Pemprov perlu kajian mendalam apakah menguntungkan atau malah merugikan. Pimpinan dewan tidak tahu penjualan 25 persen saham jalan tol milik Pemprov Jateng karena tidak ada komunikasi sebelumnya,” ungkap politisi PDIP ini.
Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto menyatakan terkejut adanya penjualan saham jalan tol tersebut, ”Wayahe panen [waktunya memetik hasil] malah saham tol dijual,” tukas dia.