SOLOPOS.COM - Anggota GPK Jateng saat menggelar audensi dengan pimpinan DPP PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (31/12/2021). (GPK Jateng-Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — Puluhan anggota Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Jawa Tengah (Jateng) mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (31/12/2021).
Kedatangan para anggota GPK Jateng tak lain untuk mendesak DPP PPP mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan dalam pengisian jabatan di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-Jateng.
Ketua GPK Jateng, Muhammad Mustafid, mengatakan dengan adanya praktik jual beli jabatan itu, maka pengisian jabatan di tubuh internal PPP hanya berdasarkan transaksional. Praktik jual beli jabatan ini membuat kader yang berkompetensi dan berkualitas menjadi terpinggirkan.
Baca juga: Muswil Digelar di Solo, GPK Tangkal Pecah Belah PPP Jateng
“Kalau praktik jual beli jabatan itu sampai benar-benar terjadi, maka PPP akan dikelola secara asal-asalan. PPP hanya menjadi lahan bisnis segelintir oknum pengurus,” tegas Mustafid dalam keterangan tertulis kepada Solopos.com, Jumat sore.
Rombongan anggota GPK Jateng yang dipimpin Mustafid ini pun diterima langsung Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, dan Ketua Umum PP GPK, Farhan Hasan Al-Amri. Dalam pertemuan itu, GPK Jateng meminta DPP PPP membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan kasus jual beli jabatan yang dilakukan oknum DPW PPP Jateng.
“Kami juga meminta agar oknum yang terlibat jual beli jabatan itu diberhentikan dengan tidak hormat dari PPP,” ujar Mustafid.
Mustafid menilai jika oknum PPP yang terlibat praktik jual beli jabatan itu tidak dipecat akan merusak organisasi. Terlebih lagi, selama ini kader partai berlambang kakbah itu telah disuruh berjuang mati-matian memperjuangkan cita-cita partai. Namun, kader partai tersebut justru dijadikan sebagai mesin pencari uang.
Baca juga: PPP Jateng Gelar Muswil di Solo, Kursi Ketua Diperebutkan
“Kalau dibiarkan ini akan seperti kanker ganas yang menggerogoti PPP dari dalam,” tegasnya.
Mustafid mengungkapkan berdasar informasi yang diterima, beberapa anggota DPC PPP di beberapa daerah dimintai uang oleh salah satu oknum anggota partai agar mendapatkan jabatan yang diinginkan. Mereka diminta iuran mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta.