Solopos.com, GROBOGAN — Bupati Grobogan, Sri Sumarni memberikan jawaban atas pemandangan umum dari fraksi DPRD Kabupaten Grobogan terkait Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada BUMD Tahun Anggaran (TA) 2024.
Penyampaian jawaban itu dilakukan dalam paripurna ke-21 DPRD Grobogan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Agus Siswanto, Jumat (21/7/2023).
Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun
Bupati Grobogan, Sri Sumarni, mengatakan penyertaan modal kepada PT BPD Jawa Tengah atau Bank Jateng senilai Rp10 miliar itu dilakukan sesuai dengan peta atau jalan yang telah disusun Pemkab Grobogan.
“Selain itu, penyertaan modal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga besaran saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Grobogan tetap sebesar 1,97%,” papar Bupati Grobogan, Jumat (21/7/2023).
Terkait penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jateng, Bupati menyebut, penyertaan modal tersebut tidak dapat dihitung berdasarkan pada jumlah dividen yang akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan semata. Namun juga harus dipertimbangkan dampaknya bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Grobogan.
“Penyertaan modal tersebut dapat memberikan penjamin 40 kali lipat dari modal yang disertakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan kami kepada UMKM di Kabupaten Grobogan. Sekaligus sebagai ikhtiar bersama dan mewujudkan UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan mandiri,” terang Sri Sumarni.
Selanjutnya, terkait penyertaan modal untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Purwa Tirta Dharma, Bupati mengakui saat ini belum dapat memberikan dividen.
Namun telah menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu ditunjukkan dengan laba yang dapat dibukukan senilai Rp477.467.890 pada tahun 2022.
“Namun demikian, laba tersebut belum dapat dibagikan. Sebab, mengacu Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Jika perhitungan laba-rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan kerugian tersebut, tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Bupati.
Sedangkan terkait penyertaan modal kepada PT BPR Bank Purwa Artha, Bupati mengaku tidak direncanakan adanya penambahan modal PT PPR Bank Purwa Artha pada tahun 2024. Namun penyertaan modal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan permodalan guna mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Khususnya di sektor UMKM. Sehingga dapat mendorong bangkitnya UMKM di Kabupaten Grobogan.
Selanjutnya, penyertaan modal kepada Perusda Purwa Aksara akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada unit perdagangan dan percetakan.
Penyertaan modal itu direncanakan untuk pemenuhan persediaan barang guna mencukupi kebutuhan belanja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan bank.
Penyediaan barang itu berupa alat tulis kantor (ATK), alat kebersihan, kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu pada percetakan.
“Penyediaan bahan pemilu dan pilkada serta cetak alat peraga kampanye dan stiker pada pemilu dan pilkada [tahun 2024],” papar Bupati.
Untuk proses berikutnya, lanjut Bupati, pihaknya telah menyiapkan tim eksekutif yang akan membahas dalam rapat kelengkapan DPRD Kabupaten Grobogan untuk menyempurnakan raperda tersebut.
Ketua DPRD Grobogan, Agus Siswanto, mengatakan pembahasan akan dinaikkan menjadi pembahasan tingkat ke-1 tahap ke-4 oleh alat kelengkapan dewan.
“Di mana, badan musyawarah DPRD telah merekomendasikan alat kelengkapan dewan yang ditunjuk untuk membahas raperda yang dimaksud, yaitu panitia khusus,” kata Ketua DPRD.
Jumlah panitia khusus yang dimaksud berjumlah 15 anggota. Ketua pansus 4 di tahun 2023 diketuai oleh Bambang Ismoyo dan wakil ketua Muhammad Misbah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
