SOLOPOS.COM - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan dengan agenda pembacaan pemandangan umum masing-masing fraksi terkait Raperda Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah tahun 2022 pada Selasa (6/6/2023). (Istimewa)
Solopos.com, GROBOGAN — DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-16 di gedung dewan setempat, Selasa (6/6/2023) siang.
Agenda rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Mochamad Fatah itu, yakni penyampaian pemandangan umum masing-masing fraksi terkait Raperda Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi yang pertama menyampaikan pandangan umum atas Raperda tersebut. Rizky Bintang Fauzi dari Fraksi PDIP, menyampaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terealisasi senilai Rp232.484.951.172 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp193.819.587.274.
“Sehingga bertambah senilai Rp 38.665.363.898 atau 119,95%. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kenaikan tersebut dan berharap di tahun-tahun berikutnya dapat meningkat lagi. Pertanyaan pertama Fraksi PDI Perjuangan, mohon penjelasan kenaikan tersebut dari sektor apa saja. Kedua, Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan rincian realisasi pendapatan tersebut,” kata Rizky dalam laporannya.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belanja Dinas Pendidikan pada kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD terealisasi senilai Rp56.804.000 dari perubahan anggaran senilai Rp346.804.000 sehingga menyisakan anggaran senilai Rp290 juta atau 16,38%.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja barang dan jasa. Serta untuk belanja hibah tidak terealisasi atau Rp0.
“Pertanyaan pertama tidak terealisasinya belanja hibah tersebut. Kedua, Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan rincian realisasi belanja barang dan jasa untuk apa saja,” terang Rizky.
Gunawan dari Fraksi Demokrat Amanat Berkarya melihat pendapatan daerah dari DPUPR realisasi hanya tercapai senilai Rp1.434.411.314 dari anggaran perubahan sebesar Rp1.661.000.000. Sehingga berkurang senilai Rp226.588.680 atau 86,36%
“Fraksi Demokrat Amanat Berkarya menyayangkan adanya penurunan tersebut. Pertanyaan Fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan adanya penurunan pendapatan tersebut dari sektor apa saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, Santoso, menyoroti penurunan pendapatan dari Disporabudpar hanya terealisasi Rp276.863.000 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp292.278.000 sehingga berkurang Rp15.415.000.
“Diharapkan untuk tahun depan ada peningkatan pendapatan tersebut. Fraksi Gerindra mohon penjelasan alasan penurunan tersebut dan rincian realisasi pendapatan tersebut,” kata Santoso.
Selain itu Fraksi Gerindra juga melihat realisasi dari sektor Dinas Peternakan dan Perikanan yang masih rendah, yaitu pada sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medis, terealisasi senilai Rp284.849.250 dari anggaran setelah perubahan Rp459.846.250.
“Sehingga menyisakan sebesar Rp174.997.000 yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa. Fraksi Gerindra mohon penjelasan tidak maksimalnya belanja kegiatan tersebut dan penjelasan rincian realisasi belanja tersebut,” ungkapnya.
Muhammad Misbah dari Fraksi PPP mengatakan, pendapatan pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp2.588.637.000.000. Hal tersebut cukup melegakan walaupun sejatinya angka tersebut masih lebih sedikit 1,76% dibandingkan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
“Hal tersebut mungkin mencerminkan sikap kita yang terlalu pesimis dalam menetapkan target pendapatan di tahun 2022 ini. Biasanya kita selalu menaikkan target pendapatan dari tahun ke tahun tetapi di tahun 2022 ini kita justru menurunkan target pendapatan kita,” terang Misbah.
Dikatakan, pada belanja pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp2.687.129.832.388 atau mencapai 94,16% dari anggaran setelah perubahan.
“Melihat dari angka realisasinya kami sangat mengapresiasi karena itu menunjukkan bahwa semua kegiatan belanja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan terserap dengan baik. Tetapi jika melihat selisih antara angka pendapatan dan belanja, kita tentu menjadi harus maklum bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah kita tidak cukup baik, tidak cukup kuat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan belajar kita kita masih defisit sebesar minus Rp98.492.540.911,” katanya.
Menurut Misbah, dengan melihat kenyataan ini pihaknya sangat yakin bahwa semua masyarakat berharap semua uang yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat. Mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, tepat sasaran, tepat mutu, tepat anggaran, tempat waktu, juga tempat kualitas.
“Namun sayangnya tidak semua pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ada beberapa hasil pekerjaan yang sudah rusak kembali bahkan sebelum tahun anggaran 2022 berakhir. Tentu hal tersebut membuat kita semua dan masyarakat prihatin sekaligus menduga-duga pasti ada hal yang salah di sana mungkin salah perencanaannya mungkin salah konstruksinya mungkin salah pengawasannya mungkin salah pelaksanaannya,” papar Misbah.
Ditegaskan, hal tersebut harus menjadi evaluasi bagi semua pihak di masa yang akan datang supaya tidak terulang kembali.
Juru bicara Fraksi Partai Karya Sejahtera, Mohammad Sidiq, menyoroti realisasi pendapatan Dinas Peternakan dan Perikanan. Pada sub kegiatan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan, realisasi senilai Rp0 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp74.999.900.
“Mohon penjelasan tidak terealisasinya kegiatan tersebut. Permasalahannya apa. Fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan perkembangan penanganan penyakit LSD sapi saat ini,” kata Sidiq.
Fraksi PKB, Mansata Indah Maratona, menyebut realisasi pendapatan dari Dinas Kesehatan maupun BPPKAD pada pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan pendapatan melebihi target yang diharapkan.
“Yang ingin kami tanyakan untuk dua OPD tersebut adalah kami mohon penjelasan sektor apa saja yang mengalami peningkatan pendapatan dan mohon penjelasan rincian Realisasi pendapatan tersebut,” kata Mansata.
Terkait dengan belanja Dinas Kesehatan kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, menyisakan anggaran.
“Pertanyaan kami mohon penjelasan penyerapan anggaran yang tidak maksimal ini seperti apa? Di mana? Kemudian juga rincian realisasi dari kegiatan tersebut,” jelas dia.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan dengan agenda penyampaian pemandangan umum terkait Raperda laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah 2022 ditutup pada pukul 12.21 WIB.