Rob Semarang dikhawatirkan bakal kembali menjadi masalah serius jika pemerintah pusat tak lagi campur tangan.
Semarangpos.com, SEMARANG — Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang M. Sodri meminta pemerintah kota setempat segera menyiapkan rencana mengantisipasi rob atau limpasan air laut ke daratan pascamusim mudik.
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Selama masa angkutan mudik Lebaran 2016, masalah menahun Kota Semarang tersebut ditangani juga oleh pemerintah pusat. Seiring dengan berakhirnya musim mudik itu, Seiring dengan berakhirnya musim mudik itu, pemerintan pusat bakal menarik diri dari campur tangan atas persoalan lokal Kota Semarang tersebut.
“Rob di Semarang kan sudah ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat bencana. Langkah penanggulangan sekarang ini kan sifatnya darurat untuk kepentingan mudik,” katanya di Semarang, Rabu (13/7/2016).
Langkah yang dilakukan untuk menanggulangi rob Semarang, lanjut dia, di antaranya adalah pemasangan pompa-pompa air berukuran besar untuk menyedot air laut yang melimpas ke kawasan Kaligawe yang menjadi jalur para pemudik. Namun, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pompa-pompa air itu hanya bersifat darurat yang disiapkan mulai H-7 hingga H+7 Lebaran, dan setelah itu rencananya akan diambil ke kembali oleh pemerintah pusat.
“Mestinya harus ditindak lanjuti dan disikapi sesegera mungkin. Setelah itu, [pompa air] diambil, tindakan apa yang dilakukan Pemkot Semarang? Ini yang menimbulkan kecemasan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, rob atau limpasan air laut ke daratan sudah menggenangi kawasan timur Semarang, termasuk wilayah Kaligawe selama tiga bulan terakhir, sehingga masyarakat sangat menunggu langkah pemerintah untuk menuntaskan persoalan tersebut. Dengan penetapan status tanggap darurat bencana terhadap rob di Semarang, kata dia, semestinya harus ada tindakan dan langkah-langkah urgent yang disiapkan untuk melakukan penanggulangan.
“Artinya, harus diambil tindakan oleh pemerintah. Tidak sekadar statemen darurat bencana. Saya melihat ada saling lempar tanggung jawab, antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” katanya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Semarang Suharsono sebelumnya mendorong pemerintah pusat untuk membantu penanganan rob di Semarang yang sudah menjadi persoalan nasional. Pemerintah pusat, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, wajib memperhitungkan penanganan rob, yakni limpasan air laut sebagai prioritas pembangunan yang dilakukan ke depan.
“Semarang merupakan ibu kota provinsi. Pemerintah pusat harus bersama-sama pemerintah daerah untuk mencarikan solusi terbaik mengatasi rob,” kata Suharsono yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Semarang.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
