Sejarah Pembangunan Jalur Alas Roban Jawa Tengah, Hasil Kerja Paksa?

Solopos.com, BATANG — Jalur Tengkorak Alas Roban yang berada di Kecamatan Grising, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini merupakan salah satu jalur pantai utara (pantura) Jawa yang dikenal angker. Jalur ini memiliki tikungan tajam serta turunan dan tanjakan yang tajam dengan pemandangan pepohonan jati besar di sisi kanan dan kiri.

Berdasarkan pantauan Solopos.com melalui kanal Youtube, Selasa (15/3/2022), sejarah mencatat Jalur Tengkorak Alas Roban adalah proyek dari masa pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu dipimpin Gubernur Jendral Herman Willem Daendels. Dia adalah Gubernur Hindia Belanda yang ke-36 yang memerintah antara 1808-1811.

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Jalur ini dulu dikenal dengan sebutan De Grote Postweg yang berarti Jalan Raya Pos yang dibangun untuk tujuan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk. Jalur Tengkorak Alas Roban di Batang, Jawa Tengah, ini adalah bagian dari proyek pembangunan jalur Anyer-Panarukan yang menghubungkan transportasi di jalur pantura Jawa dari ujung barat hingga ujung timur.

Baca juga: Asal Usul Gunung Tidar Pakunya Tanah Jawa

Pada masa pembangunannya, Daendels mendayagunakan pekerja pribumi dengan sistem kerja paksa. Seperti yang diketahui, sistem kerja paksa adalah melakukan pekerjaan tanpa upah. Padahal pembangunan jalan saat itu memerlukan tenaga yang besar karena mereka harus membongkar sejumlah lahan hutan untuk dijadikan jalan.

Akibatnya, tidak sedikit pekerja yang meninggal dalam pembangunan jalan ini dikarenakan tenaga yang terkuras seperti tiada habisnya. Konon, mayat para korban kerja paksa ini akhirnya dibuang begitu saja di kawasan hutan. Peristiwa kerja paksa dalam pembangunan proyek jalur Alas Roban Jawa Tengah ini dikenal sebagai sebuah peristiwa yang tidak manusiawi karena memaksa warga untuk bekerja tanpa henti dan tidak dibayar.

Baca juga: Rawan Kecelakaan, Jalur Tengkorak Alas Roban Angker?

Penyelewengan Dana

Catatan sejarah membuktikan bahwa sebenarnya kla itu pemerintah Hindia Belanda mengucurkan dana yang mestinya digunakan sebagai upah para pekerja pribumi dalam pembangunan jalur Anyer-Panarukan. Isu ini sempat merebak di media sosial dan ada yang menyebutkan bahwa Daendels sebenarnya telah mengucurkan dana sebesar lebih dari 30.000 Ringgit untuk gaji pekerja dan konsumsi.

Dana itu diberikan ke masing-masing Bupati di setiap daerah namun kenyataannya, dana tersebut tidak sampai ke tangan para pekerja. Sehingga peristiwa tersebut tercatat sebagai kerja paksa yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda karena tidak memberi upah kepada para pekerja.

Baca juga: Keistimewaan Tanah Gunung Tidar yang Dibawa Ganjar Pranowo ke IKN

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, membenarkan pernyataan warganet tersebut. Dia mengatakan proses pembangunan Jalan Raya Pos era Daendels sudah diteliti sebelumnya oleh sejarawan Djoko Marihandono.

Dalam pernyataannya, Asvi mengatakan bahwa saat itu Daendels dikirim ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang saat itu menduduki Belanda. Apa yang dilakukan Daendels tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Prancis. Asvi juga mengatakan bahwa pernyataan itu berdasarkan pada hasil penelitian Djoko Marihandono untuk desertasi guna menempuh pendidikan jenjang doktoralnya.

Baca juga: Misteri Makam Keramat di Pulau Panjang Jepara

Asvi juga mengatakan bahwa  para pekerja Jalan Raya Pos termasuk di Alas Roban, Jawa Tengah, dibayar oleh pemerintah Hindia Belanda. Senada dengan pernyataan Asvi, sejarawan Peter Carey  juga mengatakan bahwa memang ada anggaran yang digelontorkan oleh Daendels dalam pembangunan Jalan Raya Pos tersebut.

Peter menyebut terjadi penyelewengan dana yang tidak hanya upah pekerja, melainkan juga biaya persiapan bekal dan alat bantu kerja. Hal ini menjadi dugaan penyebab meninggalnya 7.000 hingga 14.000 pekerja proyek jalan sepanjang 1.000 km ini.