SOLOPOS.COM - Ilustrasi sengketa lahan (hill.org)
Sengketa lahan dihindari Pemprov Jateng dengan mengedepankan musyawarah.
Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengantisipasi terjadinya sengketa pada pengadaan lahan untuk pembangunan program strategis di daerah ini. “Pengadaan lahan untuk program pembangunan strategis masih menjadi persoalan bagi kami karena bisa berpotensi konflik,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Selasa (28/2/2017).
Ia mengakui gesekan-gesekan mungkin terjadi dalam percepatan pembangunan, namun penggunaan dan penyediaan lahan untuk program strategis di Jateng lebih berpotensi menimbulkan konflik daripada permasalahan lain. Menurut dia, persoalan lahan tersebut sering kali muncul akibat ketidaksesuaian harga ganti lahan yang diminta warga dengan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui tim penaksir dan munculnya masalah isu perusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan.
“Oleh karena itu, kami berupaya menghindari sengketa dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Benny Karnadi meminta pemerintah meninjau ulang kembali produk hukumnya guna mengantisipasi sengketa pada pengadaan lahan. “Supaya konflik tidak muncul lagi, saya minta masalah tata ruang dilihat lagi, kalau lemah, direvisi,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya