Solopos.com, PEKALONGAN — Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah ada sekitar 1.712 warga di wilayahnya yang mengajukan surat rekomendasi miskin melalui surat layanan rujukan terpadu (SLRT) sejak Januari hingga Mei 2022. Surat rekomendasi miskin untuk diajukan warga agar mendapatkan sejumlah bantuan sosial atau bansos.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, Yos Rosyidi, mengatakan bahwa usulan pengajuan bansos tersebut dapat dilakukan secara daring maupun luring. “Untuk usulan pengajuan surat rekomendasi miskin yang dilakukan secara daring, masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi milik Kementerian Sosial (Kemensos) yakni di cekbansos.kemensos.go.id. Atau bisa juga melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Dinsos setempat melalui Sistem Informasi Usulan Bantuan Sosial (Siulan Bansos),” katanya.
Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink
Demikian pula, usulan pengajuan surat rekomendasi miskin yang dilakukan secara luring. Warga cukup datang ke kelurahan setempat yang nantinya akan dilayani melalui Pusat Kesehatan Sosial (Puskesos) dengan membawa berkas fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat pengantar dari RT.
Ia mengatakan pengajuan surat rekomendasi untuk mendapat bansos yang dilakukan secara daring maupun luring bisa dilayani langsung lewat kelurahan. Nantinya, akan ada petugas fasilitator kelurahan yang siap membantu jika pengajuan mengalami kendala.
“Akan tetapi, apabila masyarakat hendak datang langsung ke Dinsos-P2KB Kota Pekalongan maka akan dilayani di sekretariat surat layanan rujukan terpadu,” katanya.
Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di Jateng Bertambah, Jadi 19 Daerah, Ini Daftarnya
Untuk memudahkan pelayanan surat layanan rujukan terpadu, pihaknya juga sedang menyusun Raperda SLRT yang saat ini sudah sampai tahap finalisasi dan tinggal dilakukan rapat paripurna.
Adapun pengajuan 1.721 surat rekomendasi miskin untuk mendapatkan program bansos itu antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Dari jumlah tersebut, didominasi untuk mengurus KIS sebanyak 763 surat, KIP 390 surat, pengajuan PKH 285 surat, dan pengajuan BPNT sebanyak 283 surat,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
