SOLOPOS.COM - Warga antre untuk membeli beras dan minyak goreng murah di stan program Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Jebres, Solo, Senin (26/6/2023). (Solopos/Joseph Howi Widodo)
Solopos.com, SEMARANG — Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya telah menggelar 409 kali Gerakan Pangan Murah di berbagai tempat. Dari ratusan kegiatan itu, omzet yang dikumpulkan pun mencapai Rp27,5 miliar.
Jumlah kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar Pemprov Jateng ini pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 lalu. Pada tahun lalu, total kegiatan GPM yang diinisiasi Pemprov Jateng mencapai 180 kali dengan omzet mencapai Rp8,6 miliar.
“Jawa Tengah kan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padinya melimpah. Sumber pangan lokal juga melimpah. Ini yang terus kami genjot produktivitasnya sebagai langkah mendukung upaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana di Semarang, Senin, 16 Oktober 2023.
Menurut Nana, GPM merupakan wujud implementasi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. SPHP ini dilakukan melalui beberapa intervensi, yaitu GPM, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Subsidi Harga Pangan.
Menurut Nana, GPM merupakan wujud implementasi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. SPHP ini dilakukan melalui beberapa intervensi, yaitu GPM, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Subsidi Harga Pangan.
GPM dilakukan untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama dinas yang menangani urusan pangan di 35 Kabupaten/Kota. Gerakan ini juga berkolaborasi dengan BUMN seperti BULOG, RNI, PPI, BUMD (PT. JTAB), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Poktan, Gapoktan dan pelaku usaha lainnya.
“Ini akan kami lakukan secara berkelanjutan secara bersama untuk memberikan akses pangan yang dapat dijangkau masyarakat,” imbuh Nana.
Pada September 2023 ini, telah terdistribusi sebanyak 196 ton bahan pangan. Selain itu melalui alokasi tambahan anggaran sebesar Rp650 juta juga akan didistribusikan bahan pangan sebanyak 420 ton melalui Kios Pangan Murah di daerah miskin.
Sementara untuk subsidi harga pangan, diberikan untuk memangkas selisih dari harga sebenarnya dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tahun 2023, alokasi anggaran subsidi pangan sebesar Rp9,7 miliar untuk komoditas beras, jagung, telur, serta bawang merah dan cabai.
Nana mengatakan bantuan kepada petani juga terus digelontorkan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari kartu tani, bantuan pupuk, bantuan benih kepada petani, dan bantuan alat mesin pertanian.
Program itu bahkan sudah berjalan sejak kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah dua periode lalu. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani di Jawa Tengah.
Sementara terkait pemberdayaan masyarakat, diversifikasi pangan terus dilakukan. Masyarakat didorong untuk mulai menanam tanaman pangan selain padi. Sebab di Jawa Tengah diketahui ada sekitar 13 jenis sumber pangan nonpadi yang bisa menjadi alternatif pangan.
“Program diversifikasi pangan ini kami juga lakukan secara terpadu bersama dengan TNI-Polri. Khususnya dalam hal memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami tanaman pangan,” kata Nana.