Solopos.com, GROBOGAN — Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Grobogan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan tahun 2024.
Acara tersebut dibuka Bupati Grobogan Sri Sumarni di Pendapa Kabupaten Grobogan, Kamis (12/1/2023).
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Melalui forum ini, Bupati Sri Sumarni berharap pemerintah daerah mendapatkan saran dan masukan dari publik sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tahun 2024 mendatang. Sehingga, progam dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
”Forum hari ini adalah konsultasi publik, untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak, sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tahun 2024,” ujarnya.
Bupati Sri Sumarni mengingatkan agar dalam menyusun RKPD 2024 tetap menyesuaikan dengan tema dan dan prioritas pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2021-2026.Dirinya juga mengingatkan agar menyelaraskan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, serta harus realistis menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Pada kesempatan tersebut, dia menekankan agar selektif dalam memilih program kegiatan. Bupati meminta agar program kegiatan harus sesuai tema pembangunan dan mendukung upaya mencapai indikator target 2024 yang telah ditetapkan.
”Benar-benar selektif dalam memilih program kegiatan. Tidak usah terlalu banyak, tetapi fokus sesuai tema pembangunan, dan upaya mencapai indikator target 2024 yang telah ditetapkan. Apalagi selama 2 tahun ini beberapa tidak tercapai, karena pandemi Covid-19, yang berdampak pada segala sektor,” imbuhnya.
Bupati Sri Sumarni juga menekankan pentingnya memetakan program kegiatan. Sehingga program kegiatan yang dijalankan realistis, mendukung pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan infrastruktur.
Dalam memilih program kegiatan, Sri Sumarni menghendaki agar pilihan program kegiatan mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Keamanan ketenteraman dan linmas, maupun sosial. Selain itu, program kegiatan yang disusun selaras dengan arah kebijakan nasional.
”Semua [program kegiatan] diharapakan mendukung peningkatan IPM, agar setara dengan daerah sekitar, provinsi, bahkan nasional; penurunan angka stunting & AKI/AKB; permasalahan gender dan beberapa permasalahan lainya.”
“Ikuti tren nasional yang sedang digalakan, yaitu reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, khususnya dalam mendukung tema penanganan kemiskinan, investasi, penerapan SPBE, peningkatan penggunaan produk dalam negeri & pengendalian inflasi daerah,” ungkapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Grobogan, Wakil Ketua DPRD Grobogan, Sekretaris Daerah (Sekda) Moh. Sumarsono, jajaran Asisten Sekda Grobogan, staf ahli Bupati, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan. Hadir pula Kepala OPD di lingkungan Pemkab Grobogan, pimpinan BUMD, perwakilan LSM, serta tokoh masyarakat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
