SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendatangi Kantor Disdik Jateng untuk mengecek masalah PPDB online yang dikomplain warga, Rabu (17/6/2020). (Solopos-Imam Yuda S)
Solopos.com, SEMARANG – Sebanyak 1.007 calon siswa baru memutuskan mencabut surat keterangan domisili atau SKD dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB online SMA/SMK negeri Jateng 2020. Ada dugaan berkas SKD yang dicabut itu abal-abal alias asli tapi palsu (aspal).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Jumeri, mengatakan banyaknya SKD yang dicabut itu tak terlepas dari ancaman Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Gubernur Ganjar mengancam akan mempidanakan siapapun yang menggunakan SKD aspal dalam PPDB online.
Jumlah Tes Swab di Kota Semarang Diklaim Lampaui Standar WHO
“Ini berarti kan sebenarnya banyak orang tua [calon peserta didik] yang tidak jujur. Mereka menggunakan SKD [ palsu ] untuk mengakali KK supaya lolos [diterima di sekolah favorit] melalui jalur zonasi,” ujar Jumeri saat dihubungi Solopos.com, Rabu (24/6/2020).
“Ini berarti kan sebenarnya banyak orang tua [calon peserta didik] yang tidak jujur. Mereka menggunakan SKD [ palsu ] untuk mengakali KK supaya lolos [diterima di sekolah favorit] melalui jalur zonasi,” ujar Jumeri saat dihubungi Solopos.com, Rabu (24/6/2020).
Jumeri menduga belum semua SKD Aspal yang dicabut. Ia memprediksi jumlah SKD Aspal lebih banyak daripada SKD yang telah dicabut hingga hari terakhir proses verifikasi dan validasi data.
Bappenas Akui Kemiskinan Baru karena Covid-19, Tapi Hanya 2 Jutaan
Data Posko PPDB online SMA/SMK negeri Jateng 2020 per Kamis petang menyebutkan total ada 13.834 SKD yang digunakan calon peserta didik baru. Namun, dari jumlah sebanyak itu baru 1.007 berkas yang resmi dicabut.
Demo PA 212 Tuntut MPR Turunkan Jokowi: Kami Bukan Makar Loh
Sementara itu, total kuota yang disediakan Pemprov Jateng pada PPDB SMA negeri kali ini sekitar 211.100 siswa. Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada calon siswa maupun orang tua yang telah mencabut berkas SKD yang diduga palsu itu.
“Terima kasih sudah mencabut. Tapi, bagi yang belum saya peringatkan. Ujungnya, kalau tidak sesuai tetapkami coret. Kasihan yang lain,” jelas Ganjar.
Garuda-Sriwijaya-Lion Group Terbukti Atur Harga Tiket Pesawat
Ganjar menduga praktik pembuatan SKD Aspal itu turut dibantu aparatur pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Dugaan itu mencuat setelah dirinya berbincang dengan orang tua yang mencabut SKD palsu melalui sambungan telepon.
Dalam perbincangan itu, orang tua yang diketahui berasal dari Kabupaten Pati itu mengaku menggunakan SKD palsu karena rumahnya tidak masuk zonasi sekolah yang dituju. Padahal, anaknya menginginkan sekolah di sekolah favorit tersebut.