SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto.(Semarangpos.com-DPD PDIP Jateng)
Solopos.com, SEMARANG — Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto, memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, terkait polemik serapan dana penanganan Covid-19 Jateng, Senin (26/7/2021).
Serapan dana tersebut sempat menyita perhatian publik. Karena sebelumnya, berdasarkan data Kemendagri yang disampaikan akun @pandemictalks di Instagram, serapan dana Covid-19 Jateng baru mencapai 0,15%, atau terendah kedua se-Indonesia.
Namun, data tersebut dibantah Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang menyebut serapan dana penanganan Covid-19 di Jateng sudah mencapai 17,28%. Bambang menilai perbedaan data antara pusat dan daerah itu menunjukkan sistem pelaporan Pemprov Jateng buruk.
“Sistem laporannya jelek. Perbedaannya kan jauh, Gubernur bilang 17 persen, padahal sampai 22 Juli Bappeda bilang baru 15 persen. Tapi Kemendagri ngomongnya serapan dana Covid-19, baru 0,15 persen. Terpautnya kan jauh. Ada yang tidak beres dengan pelaporannya. OPD [organisasi perangkat daerah] harus dievaluasi,” tegas Bambang, Minggu (25/7/2021).
“Sistem laporannya jelek. Perbedaannya kan jauh, Gubernur bilang 17 persen, padahal sampai 22 Juli Bappeda bilang baru 15 persen. Tapi Kemendagri ngomongnya serapan dana Covid-19, baru 0,15 persen. Terpautnya kan jauh. Ada yang tidak beres dengan pelaporannya. OPD [organisasi perangkat daerah] harus dievaluasi,” tegas Bambang, Minggu (25/7/2021).
Baca juga: Maaf, 244 Titik Penyekatan di Jalur Reguler di Jateng Masih Berlaku
Menurut Bambang, jika Gubernur menyatakan serapan dana Covid-19 sudah 17% lebih, maka harus dibuka ke publik. Namun, Bambang menyatakan hingga saat ini besaran dana refocusing pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) belum pernah secara resmi dilaporkan ke pimpinan DPRD Jateng.
Baca juga: 2 Seniman Magelang Gambarkan Situasi Pandemi Covid-19
Bambang Kribo menambahkan, pihaknya saat ini hanya memperoleh laporan lisan realisasi anggaran Covid-19 dari Pemprov Jateng. Dari laporan tersebut, Jateng mendapatkan alokasi Belanja Kesehatan 8% DAU Tahun 2021 mencapai Rp283.725.279.000.
Dana Covid-19 sebesar itu hingga 22 Juli 2021 baru terealisasi sekitar 15,65% atau Rp44.411.143.303. Perinciannya yakni untuk Penanganan Covid-19 Rp164.617.547.000 terealisasi Rp4.051.585.000, atau sekitar 2,46%.
Dukungan Vaksinasi Rp44.728.600.000, baru teralisasi Rp104.750.000 atau 0,23%. Kemudian, Insentif Tenaga Kesehatan Rp60.165.175.000, baru terealisasi Rp39.895.216.303 atau sekitar 66,31%, dan Belanja Kesehatan lainnya Rp 5.498.463.000, belum ada yang terealisasi.