SOLOPOS.COM - Seorang petugas Dipermadescapil Provinsi Jawa Tengah sedang melayani aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). (Ponco Wiyono-Solopos.com)

Solopos.com, SEMARANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah (Jateng) menargetkan 25% dari total penduduk Jateng bisa segera memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD sebelum Pemilu 2024. Selain mudah digunakan, IKD diklaim bisa memberikan keuntungan bagi keuangan daerah karena mampu menghemat biaya pembuatan KTP elektronik mencapai Rp30 miliar.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dispermadesdukcapil Jateng, Nurkholis, kepada wartawan di Semarang, Rabu (22/2/2023). Menurut Nur Kholis, pihaknya sudah memfungsikan penggunaan layanan IKD sejak November 2023. Seiring makin disempurnakan, IKD yang masih terbatas untuk pengguna ponsel pintar berbasis Android itu kini dilengkapi fitur sertifikat vaksin, BPJS, dan NPWP digital.

Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI

“Manfaat lain IKD adalah bisa digunakan untuk boarding pesawat atau kereta. Di aplikasinya sudah ada barcode terkait identitas kita. IKD ke depan juga terkoneksi dengan fasilitas data milik rumah sakit, perbankan dan lembaga lainnya yang membutuhkan data kependudukan yang akurat,” kata Nur Kholis.

IKD juga dilengkapi titik tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilu mendatang serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2024. Masyarakat bisa menggunakan hak suaranya tanpa perlu membawa fotokopi berkas DPT, dan cukup datang kemudian memindai kode batang atau barcode.

Alasan lain penerapan IKD, menurut Nur Kholis adalah demi mempercepat proses verifikasi data e-KTP untuk kebutuhan Pemilu 2024. Sementara dari total 28 juta warga Jateng, ditargetkan sekitar 25 persen atau enam juta orang bisa beralih menggunakan aplikasi IKD sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Jika target tersebut tercapai, maka bisa membantu mengurangi penggunaan APBD Jateng. Pembelanjaan blangko e-KTP hingga penggunaan mesin printer dan komponen lainnya yang berkaitan dengan pencetakan e-KTP pun bisa ditekan.

“Jika harga satu blangko e-KTP itu Rp10.000 dan enam juta warga beralih pakai IKD, maka perkiraan bisa memangkas anggaran belanja untuk blangko mencapai Rp30 miliar. Kemudian kebutuhan lain seperti printer, alat rekam, dan komputer juga bisa diminimalisasi. IKD menjadi sangat irit dan efisien,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya