SOLOPOS.COM - Ilustrasi bus angkutan umum (JIBI/Dok)
Transportasi Semarang berupa BRT Trans Semarang pengelolaannya dinilai kurang optimal.
Semarangpos.com, SEMARANG – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Suharsono menilai pengembangan moda transportasi massal Trans Semarang masih dilakukan secara reaksioner.
“Pemerintah Kota Semarang sejauh ini cenderung bersikap reaksioner dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan bus rapid transit (BRT) Trans Semarang,” katanya di Semarang, Sabtu (20/2/2016).
Artinya, kata dia, Pemkot baru bergerak ketika ada keluhan dari masyarakat atau persoalan yang terjadi, seperti pencurian fasilitas listrik yang terjadi di beberapa “shelter” Trans Semarang.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, seharusnya kondisi “shelter” sudah dirancang dan disiapkan dengan baik untuk mencegah terjadinya tindakan pencurian fasilitas semacam itu.
“Bukan kemudian terjadi pencurian meteran listrik, baru dilakukan tindakan pencegahan. Semestinya langkah antisipasi dilakukan terlebih dahulu. Sekarang saja, kondisi ‘shelter’ juga banyak yang tidak layak,” katanya.
Menurut dia, semestinya pemkot melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki “masterplan” atau rencana induk dalam pengembangan Trans Semarang sehingga pengembangannya terencana.
“Perencanaan ini penting. Pasalnya, permasalahan Trans Semarang masih cukup banyak, seperti aspek kenyamanan penumpang, keterlambatan kedatangan Trans Semarang, dan pembenahan kondisi ‘shelter’,” katanya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Kota Semarang itu mengatakan sejak diluncurkan pada 2009 sampai sekarang seperti tidak ada rencana induk untuk pengembangan moda transportasi massal itu.
“Koridor layanan, jelas harus ditambah. Pengembangan jumlah koridor ini harus didasarkan dari evaluasi operasional dari empat koridor yang sudah ada. Sejauh mana efektivitasnya dan sebagainya,” katanya.
Saat ini sudah ada empat koridor BRT Trans Semarang yang beroperasi, yakni Koridor I (Mangkang-Penggaron), Koridor II (Terboyo-Sisemut), Koridor III (Pelabuhan-Sisingamangaraja), dan Koridor IV (Cangkiran-Bandara).
“Saya rasa, Semarang harus banyak belajar dari pengelolaan BRT di kota lain, seperti Jakarta. Pengelolaannya kan sangat terbuka ditangani sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) tersendiri,” katanya.