Solopos.com, UNGARAN — Sejumlah warga Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menggelar unjuk rasa atau demo di Kantor Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Makmur, Desa Gedangan Jumat (4/8/2023). Mereka menuntut pengelola Bumdes untuk transparan terkait pengelolaan usaha Bumdes berupa toko kelontong.
Koordinator aksi, Sutrisno, menyebut ada kecurigaan dari warga terkait pengelolaan BUMDes toko kelontong yang tidak transparan. Kecurigaan itu muncul setelah toko kelontong itu berganti nama setelah sempat tutup beberapa waktu lalu.
Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan
“Sekarang sudah berganti BC Mart. Ada apa ini? Apa itu [ganti nama] akuisisi? Apakah pailit, bangkrut? Kok tiba-tiba berganti nama. Kami hanya menuntut transparansi dari pihak pengelola,” ujar Sutrisno kepada wartawan Jumat.
Menurut Sutrisno, BUMDes itu mendapatkan penyertaan modal dari desa mencapai Rp200 juta. Oleh karena sudah beralih nama, Sutrisno dan warga pun mempertanyakan apakah toko dari BUMDes terdahulu sudah bangkrut dan mencurigai adanya penyelewengan. Ia pun meminta pengurus membuka polemik itu dengan terang.
“Kami kesulitan menghubungi pengurus. Kami ini suara masyarakat dari Forum Masyarakat Gedangan Bersatu. Kami punya hak dan kami punya saham di sini. Jangan dibiarkan ini hanya pencitraan ada BUMDes, tapi tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gedangan, Rohid Hamdani, mengaku akan menindaklanjuti tuntutan warga tersebut. Ia juga mengaku jika beberapa waktu lalu pengelola BUMDes Makmur Gedangan Tuntang, Kabupaten Semarang, sudah menggelar rapat anggota tahunan (RAT).
“Namun belum bisa diterima peserta musyawarah desa. Karena ingin ada pemeriksaan lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan dan juga kepastian terhadap keuangan di BUMDes,” ujar Hamdani.
Dikatakan, pada rapat tahunan itu ada temuan miss administrasi. Namun pengelola BUMDes Makmur Desa Gedangan akan bertanggung jawab terkait hal itu. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang juga sudah meminta untuk menindaklanjuti temuan itu.
Diungkapkan dana yang berputar di BUMDes Makmur Gedangan mencapai Rp230 juta. Modal sebanyak itu berasal dari dana desa, bantuan keuangan (bankeu) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
“Kami akan transparan terkait dengan itu, karena bagaimana pun ini milik masyarakat Desa Gedangan, bukan milik pemerintah desa. Kami akan menjaga amanah itu agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi,” tandas Hamdani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
